Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan perbaikan ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tanjung Sarang akan mulai dikerjakan tahun ini.
Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.
Kepala Dinas BMBK Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap proses tender.Baca Juga:
Pengerjaan direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2026–2027, dengan total penanganan sepanjang 26 kilometer.
"Tahun ini 10 kilometer dan masih dalam proses tender. Awal Juni direncanakan sudah kontrak, kemudian dilanjutkan tahun depan sepanjang 16 kilometer," ujar Chandra di Medan, Selasa, 28 April 2026.
Pada tahap pertama tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk perbaikan 10 kilometer jalan.
Sementara pada 2027, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp98,46 miliar untuk penanganan lanjutan sepanjang 16 kilometer.
"Perbaikan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran," kata Chandra.
Menurut dia, ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis dengan intensitas lalu lintas yang tinggi, namun dalam kondisi rusak berat di sejumlah titik.
Perbaikan dinilai mendesak untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.
Chandra menambahkan, Gubernur Sumatera Utara telah meminta agar perbaikan jalan tersebut segera diprioritaskan.
Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme pengadaan dan administrasi yang berlaku.
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL