JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat koordinasi dalam penindakan mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menekankan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi antar lembaga untuk memberantas praktik mafia tanah yang kian meresahkan masyarakat.
“Kehadiran kami di Kejaksaan Agung hari ini adalah untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dalam memberantas praktik mafia tanah yang semakin meresahkan,” ungkap Nusron dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberantas praktik ilegal di sektor pertanahan, yang kerap merugikan negara dan masyarakat. Nusron menegaskan bahwa mafia tanah merupakan ancaman serius bagi kedaulatan tanah di Indonesia.
Baca Juga:
Dalam rapat sebelumnya dengan Komisi II DPR, Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 537 perusahaan perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan-perusahaan ini diduga telah mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan sawit tanpa izin resmi sejak tahun 2017.
“Keberadaan ratusan perusahaan sawit yang tidak memenuhi aturan ini sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin,” jelasnya.
Baca Juga:
Nusron menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap masalah ini. Kejaksaan Agung juga sudah mengambil langkah konkret untuk menyelidiki kasus ini, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penghitungan kerugian negara yang mungkin timbul akibat praktik-praktik ilegal tersebut.
Dengan adanya kolaborasi ini, Nusron berharap agar tindakan tegas dapat diambil untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, serta untuk melindungi hak atas tanah masyarakat.
Kunjungan Nusron ke Kejaksaan Agung diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk memberantas mafia tanah dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
(N/014)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
