Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Kota Medan mempertegas komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan di Balai Kota, Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.Baca Juga:
"Data bukan sekadar angka, melainkan alat kendali untuk menjaga stabilitas dan menavigasi pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Rico.
Ia menekankan pentingnya peran BPS sebagai sistem peringatan dini atau warning system bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, informasi terkait potensi kenaikan harga komoditas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi.
"Kami berharap BPS dapat memberikan peringatan dini, misalnya komoditas apa saja yang berpotensi mengalami kenaikan harga sehingga bisa segera kami antisipasi," ujarnya.
Selain itu, Rico juga mendorong penguatan sinergi lintas perangkat daerah, khususnya antara BPS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam memetakan perkembangan investasi secara real-time.
"Sinkronisasi ini penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berkembang di Kota Medan," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Medan, Hafsyah Aprilia, menyampaikan bahwa audiensi tersebut juga bertujuan meminta dukungan pemerintah kota dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menjelaskan, sensus ekonomi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 1–31 Mei 2026 dengan menyasar pelaku usaha berskala besar.
Tahap kedua akan digelar pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 melalui pendataan langsung ke rumah tangga, baik yang memiliki usaha maupun tidak.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN