JAKARTA – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, dinilai memberikan sinyal positif terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang telah lama diusulkan.
Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyebut kehadiran Presiden di wilayah perbatasan terluar Indonesia tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan kebijakan khusus bagi daerah kepulauan.
"Kunjungan Presiden Prabowo ke Pulau Miangas menjadi pertanda baik bagi proses penyusunan RUU Daerah Kepulauan. Kami harap RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Menurut Sultan, RUU Daerah Kepulauan saat ini tengah dibahas bersama pemerintah dan DPR RI. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan perhatian yang lebih terarah terhadap pembangunan wilayah kepulauan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.Baca Juga:
Ia menegaskan, Indonesia memiliki banyak gugusan pulau yang dihuni jutaan penduduk dan membutuhkan kebijakan khusus, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kita membutuhkan RUU Daerah Kepulauan sebagai kebijakan yang inklusif dan berwawasan kepulauan agar pembangunan lebih terencana dan menyeluruh," ujarnya.
Sultan juga menyoroti pentingnya perhatian negara terhadap wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menjadi wajah Indonesia di mata negara tetangga ASEAN. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang turun langsung ke wilayah perbatasan.
"Presiden menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan perbatasan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas pada Sabtu (9/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyebut dirinya sebagai presiden kedua setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pernah datang ke pulau tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah perbatasan, termasuk bandara, puskesmas, dan sekolah di seluruh Indonesia secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
