Gubernur NTT Ajak Lulusan UKAW Jadi Pencipta Lapangan Kerja, Bukan Pencari Kerja
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, memberikan perhatian khusus terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah kebocoran anggaran negara melalui penegakan hukum yang tegas. Dalam pernyataannya, Hillary berharap bahwa pemerintahan Prabowo dapat memperkuat ruang aspirasi rakyat demi mendukung pembangunan nasional.
Hillary memulai pernyataannya dengan menyoroti pencapaian pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo. “Di pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa sangat baik di bidang infrastruktur. Namun, ada banyak hal yang diterobos meskipun menimbulkan pro-kontra,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (26/10).
Dalam kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menggarisbawahi perlunya menghadapi kenyataan mengenai kebocoran anggaran dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Hillary menyambut baik seruan Prabowo dan berharap pemerintahan baru ini dapat mensosialisasikan kebijakan dengan lebih baik agar masyarakat memahami dan menerima program yang diluncurkan.
“Kita berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan. Jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai atau golongan, tetapi harus memperkuat aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menyikapi skandal yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha nakal. Hillary meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum akan berfungsi sebagai alat pencari keadilan yang sesungguhnya, bukan sebagai alat politik semata.
“Saya yakin di pemerintahan baru ini, karena Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Namun, pengawalan dari masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.
Optimisme Hillary terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo semakin menguat, terutama karena presiden telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan komitmen ini, dia berharap tidak akan ada lagi pelanggaran konstitusi yang mengemuka di republik ini.
“Demokrasi tetap akan terjaga. Pemerintahan baru ini diharapkan jauh lebih santun, terarah, dan damai dibandingkan sebelumnya,” jelas Hillary. Ia juga menekankan pentingnya ruang bagi DPR dan partai politik untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut atau cemas.
Hillary, yang merupakan anggota DPR termuda, menilai bahwa sebagai wakil rakyat, perlu adanya keseimbangan antara realisme dan optimisme dalam mencapai target-target pembangunan. “Sebagai wakil rakyat, kita harus realistis, tetapi juga optimis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa naik pesat,” ungkapnya.
Hillary memastikan bahwa DPR akan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam mengawal program dan kebijakan pemerintah. Ia meyakini bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di pemerintahan Prabowo telah menjalani kajian yang mendalam.
“Kalau ahli di semua sektor yang terkait dengan pemerintahan menyatakan yakin, berarti ada jalan atau cara yang akan terus kami telaah, awasi, dan pastikan sampai progresnya dapat dicanangkan,” tegasnya.
Dengan semangat dan harapan yang tinggi, Hillary Brigitta Lasut berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sambil tetap memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
(N/014)
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi program Makan Bergizi Gr
EKONOMI