Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
SINGKIL – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Syahron Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Singkil dalam upacara yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Aceh, Rabu (17/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan organisasi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat peran institusi Kejaksaan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Kajati Aceh Yudi Triadi menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada setiap pejabat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.Baca Juga:
"Kepercayaan yang diberikan pimpinan harus dijawab dengan kerja nyata, integritas yang kuat, profesionalisme yang tinggi, serta dedikasi penuh bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Yudi Triadi.
Kepada Syahron Hasibuan yang kini memimpin Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Kajati Aceh meminta agar segera memahami karakteristik wilayah serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjalin sinergi dengan ulama, tokoh adat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, seorang Kepala Kejaksaan Negeri tidak hanya berperan sebagai administrator penegakan hukum, tetapi juga harus mampu menjadi motor perubahan yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kajari harus mampu membangun kolaborasi dan menghadirkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat di daerah," tegasnya.
Dalam arahannya, Kajati Aceh juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri, khususnya Kajari Aceh Singkil yang baru dilantik. Di antaranya menjaga integritas sebagai harga mati, memastikan setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan.
Selain itu, Kajati meminta agar dilakukan pengendalian secara menyeluruh terhadap seluruh perkara yang sedang berjalan, terutama kasus tindak pidana korupsi dan perkara-perkara strategis lainnya yang menjadi perhatian publik.
Pelantikan Syahron Hasibuan diharapkan mampu membawa semangat baru bagi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam meningkatkan pelayanan hukum, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.*
(dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN