DPRD Binjai Dinilai 'Buang Badan', Mahasiswa Pertanyakan Fungsi Wakil Rakyat
BINJAI Sejumlah elemen mahasiswa di Kota Binjai menilai DPRD Binjai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.Penilaia
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online (Judol) guna memperkuat pengawasan dan pencegahan keterlibatan aparatur pemerintah dalam praktik perjudian berbasis daring.
Satgas tersebut akan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut, Muttaqien Hasrimy, mengatakan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judol yang baru dibentuk tersebut.Baca Juga:
"Saat ini sudah dibentuk Satgas Judi Online. Tujuan satgas ini agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut bebas judi online, termasuk PPPK penuh dan paruh waktu, juga pegawai BUMD, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas," ujar Muttaqien pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/6/2026).
Menurut Muttaqien, pembentukan satgas tidak hanya bertujuan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan melalui pemanfaatan data serta koordinasi lintas lembaga.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi ASN yang diduga terlibat aktivitas judol.
"Dalam waktu dekat PPATK akan mengeluarkan rilis terbaru lagi ASN yang terpapar judi online," katanya.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sumut dan PPATK terkait penanganan ASN yang terjerat judol.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, data ASN di lingkungan Pemprov Sumut, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, hingga pegawai BUMD, telah diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan proses pendeteksian.
"Wewenang kami dibatasi hanya di ranah pengawasan ASN saja, tidak sampai keluar. Kita sudah mengirimkan data dan PPATK saat ini sedang mendeteksinya. Kami kirimkan data ASN tahun 2025 dan akan kita rilis data ASN yang terindikasi judi online tahun 2026, ini sesuai periode waktu," ujar Muttaqien.
Pemprov Sumut berharap keberadaan Satgas Judol dapat meningkatkan integritas dan disiplin aparatur pemerintah sekaligus mencegah keterlibatan ASN dalam aktivitas perjudian daring yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun institusi.
Pada kesempatan yang sama, Muttaqien juga menanggapi pelaksanaan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 terkait pengawasan dan penindakan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi ASN, non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemprov Sumut.
Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis karena regulasi yang mengaturnya masih tergolong baru.
Satpol PP akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD untuk menyusun mekanisme pengawasan serta sanksi yang akan diterapkan.
"Kami masih akan melakukan rapat koordinasi dengan inspektorat dan BKD, terkait sanksinya dan lainnya. Kami Satpol PP siap untuk melaksanakan tugas, kalau ada yang kedapatan langsung kita eksekusi, kita beri nasehat dan imbauan dan kita serahkan ke OPD yang bersangkutan untuk dibina dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan," kata Muttaqien.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya dalam menjaga profesionalisme aparatur pemerintah sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan pelayanan publik.* (ad)
BINJAI Sejumlah elemen mahasiswa di Kota Binjai menilai DPRD Binjai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.Penilaia
NASIONAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kuasa hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, Willyam Raja D. Halawa, menyebut hubungan bi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke80, Polda Aceh menggelar upacara dan tabur bunga di perairan Pelabuhan Malahayati,
NASIONAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Sistem P
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Korem 011/Lilawangsa menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid AlFitrah Korem 011/Lilawangsa,
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gi
POLITIK
Oleh Marsda TNI Dr. Budhi AchmadiDI tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit
OPINI
JAKARTA Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melaju cepat dan diprediksi menjadi salah satu
SAINS DAN TEKNOLOGI