Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah resmi mengajukan nama-nama calon ajudan untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Proses seleksi akan dilaksanakan oleh Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), yang bertanggung jawab dalam pemilihan dan penunjukan ajudan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dalam keterangannya kepada wartawan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Senin (14/10).
“Setmilpres yang akan melaksanakan seleksi. Polri hanya mengajukan nama,” ujar Sandi, menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk proses seleksi ada pada Setmilpres.
Setmilpres, menurut laman Kementerian Sekretariat Negara RI, memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan tertinggi atas TNI dan Polri. Salah satu fungsi pentingnya adalah melakukan seleksi untuk ajudan presiden dan wakil presiden terpilih, yang diharapkan dapat mendukung tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintahan.
Ketika ditanya mengenai nama-nama calon yang diajukan Polri, Sandi enggan mengungkapkan detail lebih lanjut. “Kita cek lagi untuk namanya, kan dinamis,” ujarnya, menunjukkan bahwa proses pengajuan masih dalam tahap awal dan dapat berubah.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ajudan. Salah satu syarat utama adalah pangkat dan pendidikan. Sandi menekankan bahwa minimal pangkat untuk calon ajudan dari Polri adalah Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2016, syarat utama untuk menjadi ajudan adalah menjadi anggota TNI atau Polri.
Jabatan ajudan terbagi menjadi dua tingkatan: ajudan presiden dan ajudan wakil presiden. Untuk posisi ajudan presiden, calon harus memiliki pangkat perwira menengah berpangkat kolonel, yang berasal dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), atau Angkatan Udara (AU). Sedangkan untuk Polri, calon ajudan harus berpangkat Kombes Pol. Untuk pasangan presiden dan wakil presiden, ajudan yang ditugaskan harus memiliki pangkat perwira pertama.
Dengan proses seleksi ini, diharapkan ajudan yang terpilih dapat mendukung tugas dan fungsi Presiden dan Wakil Presiden dengan baik, menciptakan sinergi antara kepolisian dan pemerintahan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Proses ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan tim yang solid bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan diharapkan akan segera menghasilkan pilihan-pilihan terbaik untuk mendukung pemerintahan ke depan.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL