Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
JAKARTA -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah resmi mengajukan nama-nama calon ajudan untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Proses seleksi akan dilaksanakan oleh Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), yang bertanggung jawab dalam pemilihan dan penunjukan ajudan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dalam keterangannya kepada wartawan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Senin (14/10).
“Setmilpres yang akan melaksanakan seleksi. Polri hanya mengajukan nama,” ujar Sandi, menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk proses seleksi ada pada Setmilpres.
Setmilpres, menurut laman Kementerian Sekretariat Negara RI, memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan tertinggi atas TNI dan Polri. Salah satu fungsi pentingnya adalah melakukan seleksi untuk ajudan presiden dan wakil presiden terpilih, yang diharapkan dapat mendukung tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintahan.
Ketika ditanya mengenai nama-nama calon yang diajukan Polri, Sandi enggan mengungkapkan detail lebih lanjut. “Kita cek lagi untuk namanya, kan dinamis,” ujarnya, menunjukkan bahwa proses pengajuan masih dalam tahap awal dan dapat berubah.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ajudan. Salah satu syarat utama adalah pangkat dan pendidikan. Sandi menekankan bahwa minimal pangkat untuk calon ajudan dari Polri adalah Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2016, syarat utama untuk menjadi ajudan adalah menjadi anggota TNI atau Polri.
Jabatan ajudan terbagi menjadi dua tingkatan: ajudan presiden dan ajudan wakil presiden. Untuk posisi ajudan presiden, calon harus memiliki pangkat perwira menengah berpangkat kolonel, yang berasal dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), atau Angkatan Udara (AU). Sedangkan untuk Polri, calon ajudan harus berpangkat Kombes Pol. Untuk pasangan presiden dan wakil presiden, ajudan yang ditugaskan harus memiliki pangkat perwira pertama.
Dengan proses seleksi ini, diharapkan ajudan yang terpilih dapat mendukung tugas dan fungsi Presiden dan Wakil Presiden dengan baik, menciptakan sinergi antara kepolisian dan pemerintahan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Proses ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan tim yang solid bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan diharapkan akan segera menghasilkan pilihan-pilihan terbaik untuk mendukung pemerintahan ke depan.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL