Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
Menurut Mahyaruddin, kondisi korban saat ini mulai berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan medis dan psikologis.
"Saat ini kondisi korban sudah berangsur pulih, walaupun dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pemeriksaan secara intensif dan mungkin ada evaluasi evaluasi kesehatan selanjutnya bagaimana kondisinya sehingga si korban jauh lebih baik."
Dalam wawancara tersebut, Mahyaruddin juga menjawab pertanyaan mengenai evaluasi di lingkungan pendidikan, menyusul adanya dugaan keterlibatan salah seorang pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan administratif.
"Dinas Pendidikan sudah berkordinasi dengan BKPSDM selanjutnya ke Inspektorat dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan apakah memang keterlibatannya sejauh mana kemudian hal yang lain mungkin dalam pertimbangan penyidik," sebut Mahyaruddin.
Mahyaruddin mengatakan BKPSDM telah menerbitkan surat pembebasan tugas sementara terhadap PPPK Paruh Waktu tersebut sejak 24 Juli 2026.
Ia menegaskan, langkah selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil proses hukum yang dilakukan Polres Tanjungbalai, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain fokus pada pendampingan korban, Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah juga berupaya mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.
Menurutnya, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A-PM) akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.
Pemko Tanjungbalai juga berencana menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama agar para penyuluh agama dapat ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan penyelesaian konflik secara bijaksana.
Di akhir wawancara, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada tvOne yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menjelaskan langkah-langkah penanganan kasus tersebut kepada masyarakat.* (ad)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK