Nelayan Tanjungbalai Keluhkan Ruang Tangkap Menyempit, Wali Kota Janji Cari Solusi

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Tanjungbalai-Asahan bersama Kelompok Nelayan Tojok Kerang Kota Tanjungbalai. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tradisional, terutama terkait semakin terbatasnya ruang tangkap di wilayah perairan pesisir.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota pada Jumat (24/7/2026) itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tajul Abrar serta Kepala Dinas Perikanan, Pangan, dan Pertanian Kota Tanjungbalai, Muslim.

Ketua DPD KNTI Tanjungbalai-Asahan, Imam Azhari, mengatakan nelayan tojok kerang saat ini menghadapi berbagai kendala yang berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Drainase Tersumbat, Normalisasi Disiapkan Cegah Banjir dan Rob

Menurut Imam, ruang tangkap nelayan tradisional semakin menyempit akibat keberadaan tambak kerang yang diduga beroperasi tanpa dasar perizinan yang jelas.

Selain itu, nelayan juga mengeluhkan adanya pemasangan batu gurita dan berbagai penghalang lain di kawasan perairan yang dinilai menghambat aktivitas penangkapan kerang, berpotensi merusak alat tangkap, serta membahayakan keselamatan para nelayan.

"Kami juga melihat adanya dugaan pengkaplingan dan penguasaan wilayah laut secara sepihak oleh pihak tertentu sehingga akses nelayan tradisional terhadap wilayah tangkap yang selama ini dimanfaatkan menjadi semakin terbatas," ujar Imam.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun dan berpotensi memicu konflik sosial di kawasan pesisir apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, DPD KNTI bersama Kelompok Nelayan Tojok Kerang meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai, DPRD, Dinas Perikanan, serta Satpolairud Polres Tanjungbalai duduk bersama mencari solusi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa keadilan bagi nelayan tradisional.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan persoalan ruang tangkap nelayan memerlukan koordinasi lintas daerah karena melibatkan wilayah perairan yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan membangun komunikasi bersama pemerintah daerah terkait hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perikanan Provinsi guna mencari solusi yang komprehensif.

Selain persoalan ruang tangkap, Mahyaruddin juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membantu nelayan tradisional memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia meminta para nelayan melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar proses penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para nelayan dapat menghasilkan solusi yang mampu menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut.* (dh)