Diduga Minta Rp120 Juta dan Janjikan Jabatan, Camat Medan Timur Dibebastugaskan

MEDAN — Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan dari jabatannya mulai Senin, 10 Agustus 2026.

Pembebastugasan dilakukan karena Fernanda diduga menyalahgunakan wewenang dengan menjanjikan jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, membenarkan pembebastugasan tersebut, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• 63 Persen Keramba Sudah Ditertibkan, Pemkab Toba Targetkan Danau Toba Bebas Keramba

"Benar, yang bersangkutan dibebastugaskan mulai hari ini untuk kepentingan pemeriksaan Inspektorat. Yang bersangkutan dianggap menyalahgunakan wewenang. Pembebasan sementara itu juga ditetapkan melalui Surat Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1305.K sesuai tindak lanjut hasil audit Inspektorat," ucap Subhan.

Subhan menjelaskan, Fernanda diduga meminta imbalan uang sekitar Rp120 juta dan menjanjikan jabatan Eselon IV kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Sejauh ini korban yang melapor ada 3 orang, tidak tahu apakah ada korban lainnya lagi. Kasus ini terjadi saat Fernanda menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Medan Amplas," jelasnya.

Subhan mengatakan Pemko Medan telah membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menangani perkara tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

"Perlu diketahui bahwa ini masih pembebastugasan demi kelancaran proses pemeriksaan, untuk hukumannya belum ada. Jika nanti seluruh tahap pemeriksaan selesai dan terbukti, tentu akan ada hukuman disiplin berat. Saat ini Tim Ad Hoc masih bekerja," katanya.

Dengan demikian, pembebastugasan Fernanda saat ini bukan merupakan keputusan mengenai hukuman disiplin.

Pemko Medan masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim terkait.

Subhan menegaskan proses pengangkatan, pemindahan, promosi, hingga pengembangan karier ASN di lingkungan Pemko Medan harus dilakukan secara objektif dan transparan sesuai aturan.

"Pak Wali Kota memberikan perhatian serius terhadap integritas aparatur. Tidak boleh ada pejabat yang menjanjikan pengurusan atau penempatan jabatan dengan meminta ataupun menerima sejumlah uang. Jabatan di lingkungan Pemko Medan bukan komoditas dan tidak untuk diperjualbelikan," ucapnya.

Subhan mengatakan pengembangan karier ASN harus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan agar menjaga kepercayaan masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki pejabat harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemko Medan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan adalah amanah. Kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Masyarakat yang mengetahui adanya ketidaksesuaian silakan melapor, pasti kita tindaklanjuti secara transparan dan objektif," pungkasnya.

Pemko Medan selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menentukan langkah dan sanksi yang akan diberikan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.* (mi/ad)

63 Persen Keramba Sudah Ditertibkan, Pemkab Toba Targetkan Danau Toba Bebas Keramba

Warga Resah Geng Motor Bersajam Melintas Dini Hari, Desa Sambirejo Timur Bentuk Posko Siaga

Pemkab Tanjab Timur Lantik 15 Pejabat, Isi Sejumlah Jabatan yang Kosong

Maruli Siahaan Dorong Masyarakat Pahami Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat

Antrean Pasien Membeludak di RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Warga Minta Bupati Batu Bara Segera Benahi Sistem Antrean Tatap Wajah

Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi DPC Hanura, Bahas Sinergi Pembangunan Tanjungbalai