Jaksa Bongkar Fee Percepatan Kuota Haji Rp143,9 Miliar dalam Kasus Eks Menag Yaqut
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti.
Poppy Marulita Hutagalung resmi diberhentikan dari posisinya setelah pengumuman pelepasan tugasnya diunggah melalui akun media sosial resmi @biroekonsumut pada Senin (10/8/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai pemberhentian tersebut, Poppy membenarkan bahwa dirinya sudah tidak lagi mengemban amanah sebagai Kepala Biro Perekonomian.Baca Juga:
"Ga (menjabat lagi)," ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Ketika disinggung lebih lanjut mengenai alasan utama pencopotannya, Poppy enggan membeberkan secara rinci dan meminta untuk melihat dokumentasi yang diunggah di akun Instagram resmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
"Lihat saja di IG Pak Gub," ucapnya.
Pemberhentian Poppy disinyalir kuat berkaitan erat dengan insiden pada Rapat Penanganan Inflasi yang digelar pekan lalu.
Dalam dokumentasi video yang diunggah di akun Instagram @bobbynst, Bobby Nasution tampak berang dan meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja Poppy.
Bobby menilai Kepala Biro Perekonomian tersebut kurang responsif dalam menjalankan arahan dan perintah kepemimpinannya.
"Saya gak tahu Ibu Poppy ini mau dengar bicara saya gimana caranya, saya sudah sering kasih contoh. Ibu kan bagian perekonomian kan, saya selalu bilang loh Bu, saya capek ngomong sama Ibu ini," tutur Bobby kepada Poppy dalam rapat tersebut.
Sikap tegas Bobby bahkan berujung pada ancaman pencopotan jabatan secara langsung di hadapan peserta rapat apabila koordinasi dan kinerja tak kunjung membaik.
"Kalau Ibu tidak mau kasih tahu saya clue-clue biar Ibu mau dengerin perintah saya, ya saya yang perintahkan orang lain untuk mencopot Ibu," katanya.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL