MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera untuk mempercepat pertumbuhan kawasan sekaligus meningkatkan daya saing regional.
Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting untuk membangun ekosistem pembangunan yang saling terhubung, terutama dalam sektor ekonomi, industri, investasi, perdagangan, konektivitas hingga pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja Sama Antar Daerah se-Sumatera.Baca Juga:
Rakor tersebut mengusung tema "Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Pertumbuhan Kawasan" dan digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (12/8/2026).
Sulaiman mengatakan Sumatera tidak hanya memiliki potensi besar, tetapi juga menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional.
Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera mencapai Rp5.251 triliun atau 22,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Sumatera mencapai 4,81 persen secara tahunan.
Sementara pada semester I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,10 persen secara c-to-c dengan nilai PDRB sekitar Rp2.812,6 triliun atau setara 22,08 persen dari perekonomian nasional.
Menurut Sulaiman, potensi tersebut akan semakin besar apabila dapat dihubungkan melalui kerja sama lintas provinsi.
"Kekuatan itu akan jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkannya. Sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata, perdagangan dan pasar harus kita lihat sebagai bagian dari satu ekosistem pertumbuhan. Berbagai aktivitas tersebut tidak berjalan dalam batas administrasi provinsi," ujar Sulaiman.
Ia menjelaskan rantai pasok tidak mengenal batas wilayah. Investasi membutuhkan konektivitas, industri membutuhkan ketersediaan bahan baku, sementara sektor pariwisata memerlukan jejaring destinasi yang saling terhubung.
Karena itu, menurut Sulaiman, pembangunan di Pulau Sumatera perlu dipandang sebagai satu kawasan yang dapat saling melengkapi dan memperkuat.
"Hal ini sejalan dengan karakter isu pembangunan Sumatera yang lintas wilayah, mulai dari ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, komoditas unggulan, digitalisasi, lingkungan, hingga sumber daya manusia," lanjutnya.
Sulaiman mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut Konsultasi Regional PDRB pada Oktober 2025 yang menghasilkan Mufakat Tanah Deli.
Komitmen tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.
Selain itu, Sumatera Utara ditunjuk sebagai koordinator daerah dalam kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membangun forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, kesepakatan sektor dan isu prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas provinsi. Serta tersusunnya proyek-proyek prioritas regional yang dapat kita kawal bersama," ujarnya.
Menurut Sulaiman, forum koordinasi antardaerah diperlukan agar berbagai program pembangunan yang memiliki keterkaitan antarwilayah dapat direncanakan dan dikawal secara bersama.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi menghasilkan proyek konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian kawasan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap seluruh potensi yang dimiliki masing-masing provinsi menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rakor.
Menurutnya, perbedaan potensi daerah dapat menjadi kekuatan apabila dikonsolidasikan melalui kerja sama yang terarah.
Dengan demikian, kolaborasi antarprovinsi di Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi semangat bersama, tetapi juga menjadi cara kerja untuk mendorong pertumbuhan kawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Penguatan konektivitas, rantai pasok, investasi dan sektor unggulan antardaerah dinilai dapat menjadi fondasi bagi Sumatera untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.* (dh)
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap MR alias Bos Gendut, gembong narkoba yang menjadi buronan sejak November 2025. MR ditan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaporkan pembangunan 3.008 jembatan oleh TNI Angkatan Darat
NASIONAL
MALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang pemeriksa pajak di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meraih penghargaan Terbaik I tingkat provinsi dalam kategori Implementasi Progr
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyerahkan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan ASABRI kepada keluarga almarhum B
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan kasus kematian Sutrimo, pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berlanjut setelah proses ekshumasi dan autop
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut dia, kehadira
NASIONAL
AMBON Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku memproses Kapolsek di jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease, Iptu LOY, sete
HUKUM DAN KRIMINAL
