Presiden Prabowo Telepon Putra Mahkota Arab Saudi, Bahas Apa?
JAKARTA Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menerima panggilan telepon dari Presiden Indonesi
NASIONAL
JAKARTA -Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar silaturahmi kebangsaan dengan keluarga Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu (28/9). Acara ini dihadiri oleh dua putri Soeharto, Tutut Soeharto dan Titiek Soeharto, yang secara resmi menerima surat jawaban terkait pencabutan nama Soeharto dari Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam kesempatan itu menyerahkan surat resmi kepada keluarga Soeharto, yang merinci pencabutan nama sang mantan presiden dari ketetapan yang mencakup upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam Pasal 4 Ketetapan MPR tersebut, nama Soeharto secara eksplisit disebutkan, sehingga pencabutan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan rekonsiliasi.
Tutut Soeharto mengapresiasi langkah MPR dan menyatakan, “Kami menghargai kesadaran yang ditunjukkan oleh MPR. Semua ini terjadi karena pengakuan akan jasa dan peran Bapak Soeharto selama 32 tahun memimpin bangsa dan negara ini.” Ia juga menekankan pentingnya pengakuan akan kesalahan, seraya meminta maaf atas tindakan yang mungkin dianggap salah selama masa kepemimpinan ayahnya.
Dalam pernyataannya, Tutut menyampaikan, “Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf jika selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin.” Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Soeharto selama masa jabatannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Titiek Soeharto, putri lainnya, menambahkan bahwa jasa Soeharto kepada Indonesia bukanlah hasil kerja individu semata, tetapi merupakan kolaborasi dengan seluruh pejabat yang berada di bawah kepemimpinannya. “Kami, seperti yang disampaikan oleh Mba Tutut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun, kita juga tidak bisa melupakan apa yang sudah Bapak lakukan selama 32 tahun memimpin bangsa ini,” ungkap Titiek.
Pimpinan MPR, dalam silaturahmi ini, menunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali rasa persatuan di tengah masyarakat. Tutut menekankan pentingnya persatuan, “Kami keluarga, bahwa setelah sekian tahun lamanya, akhirnya ada yang menyadari dan mengatakan sesuatu yang benar. Bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan persatuan itu lebih penting daripada dendam kesumat.”
Acara ini merupakan langkah simbolis yang diharapkan dapat mengedepankan rekonsiliasi dan pemahaman bersama dalam konteks sejarah Indonesia. Dengan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan yang kontroversial, MPR berupaya menunjukkan bahwa pengakuan akan kesalahan di masa lalu bisa menjadi pijakan untuk memperkuat masa depan bangsa yang lebih baik.
Dengan demikian, silaturahmi kebangsaan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, di mana pengakuan, permohonan maaf, dan rekonsiliasi diharapkan dapat menghapus luka lama dan mempromosikan persatuan di kalangan masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menerima panggilan telepon dari Presiden Indonesi
NASIONAL
MEDAN Lailatul Qadar bukan sekadar malam sunyi di penghujung Ramadan. Malam yang digambarkan dalam AlQur&039an sebagai lebih baik da
AGAMA
MEDAN Antusiasme tinggi mewarnai Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru, Rabu (11/3/2026). Pemko
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kini dapat memanfaatkan program Kredit Usah
EKONOMI
MEDAN Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan T
EKONOMI
JAKARTA Barisan Pembela Roy Rismon Tifa (Bala RRT) diguncang prahara internal, setelah Rismon Sianipar disebut mengajukan Restorative Ju
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAhmad Doli Kurnia TandjungSAYA memberi apresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang di dalam
OPINI
MEDAN Empat mantan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI, mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang melakukan penggeledahan di Kanto
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemko Medan memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemerintah kota tetap men
PEMERINTAHAN
MEDAN Kabar gembira datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Se
PEMERINTAHAN