Biayai Gratis Sertifikasi 98 Tukang Proyek, Pemko Tanjungbalai Pastikan Pembangunan Bebas Asal-Asalan

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar pembekalan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai itu diikuti 98 tenaga kerja.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina di Aula Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Selasa (15/9/2026). Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Kota Tanjungbalai.

Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Tety Juliani Siregar mengatakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan program nasional. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK).

Baca Juga:

• Anggaran Tanjungbalai Melesat Rp 105 Miliar Belanja Modal Meroket Tembus Rp 115 M di APBD Perubahan

"Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini merupakan program yang bersifat nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diwajibkan semua tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat," kata Tety.

Menurutnya, kegiatan pembekalan dan uji kompetensi kali ini sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kota Tanjungbalai. Sebanyak 98 peserta berasal dari masyarakat melalui penyedia jasa konstruksi serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Para peserta mengikuti uji kompetensi untuk empat jabatan kerja. Rinciannya, 23 orang pengawas pekerjaan drainase perkotaan, 25 orang supervisor K3 konstruksi, 25 orang pelaksana pekerjaan lanskap, dan 25 orang operator alat berat wheel excavator.

Tety mengatakan Pemko Tanjungbalai sebelumnya juga telah melaksanakan program serupa. Dalam kurun waktu 2022-2025, pembekalan telah diberikan kepada 360 tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja.

"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, 2022 sampai 2025, telah dilaksanakan pembekalan atas tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja sebanyak 360 orang dan kemudian dilakukan uji sertifikasi dengan hasil 357 orang dinyatakan lulus," jelasnya.

Menurut Tety, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi penting seiring dengan pembangunan dan pembenahan Kota Tanjungbalai. Berbagai pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi hingga pemeliharaan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Dia mengatakan kebutuhan tersebut juga semakin penting dalam penanganan persoalan banjir di Kota Tanjungbalai, baik akibat rob atau pasang surut maupun curah hujan.

"Kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik pada proses pemilihan penyedia maupun pada proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja konstruksi itu sendiri," ujarnya.

Tety berharap program sertifikasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan dukungan anggaran dari Pemko Tanjungbalai.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan pembekalan dan uji kompetensi penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi di daerah.

Menurut Fadly, kualitas infrastruktur dan efektivitas pekerjaan konstruksi sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kerja yang terlibat. Karena itu, Pemko Tanjungbalai mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026 untuk memfasilitasi uji kompetensi tenaga kerja konstruksi.

"Untuk menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas serta proses konstruksi yang efektif dan efisien, hal tersebut hanya dapat terpenuhi jika terlaksananya tertib penyelenggaraan konstruksi, perkuatan kelembagaan pemerintah serta peningkatan kemampuan pelaku usaha bidang konstruksi, termasuk peningkatan kemampuan dan legalitas tenaga kerja konstruksi," jelas Fadly.

Dia mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua komponen utama, yakni pembekalan dan uji sertifikasi. Pembekalan diharapkan dapat menambah wawasan peserta mengenai proses pekerjaan konstruksi sejak tahap awal hingga pekerjaan selesai.

Sementara uji sertifikasi ditujukan untuk memastikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tenaga konstruksi memenuhi standar kompetensi.

"Uji sertifikasi ini akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tenaga kerja konstruksi yang kompeten, berdaya saing, produktif dan kreatif agar mampu bersaing dalam industri konstruksi lokal maupun nasional," tambah Fadly.

Dia berharap jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Kota Tanjungbalai terus bertambah sehingga kebutuhan tenaga kerja kompeten dapat terpenuhi dan kualitas pekerjaan pembangunan semakin baik.

"Harapan saya dengan dilaksanakannya sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi ini, kuantitas tenaga kerja konstruksi bersertifikat akan semakin banyak dan kualitas pekerjaan konstruksi semakin baik," ujarnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim. Turut hadir pimpinan OPD, lembaga sertifikasi profesi, para asesor dan narasumber, serta peserta pembekalan dan uji sertifikasi.

Pemko Tanjungbalai berharap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi tidak hanya berdampak pada kualitas pembangunan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya.* (dh)

Anggaran Tanjungbalai Melesat Rp 105 Miliar Belanja Modal Meroket Tembus Rp 115 M di APBD Perubahan

Genangan Muncul Saat Hujan, Wawali Medan Temukan Drainase Terputus dan Tersumbat di Helvetia

Bupati Deli Serdang Berhentikan Kades Timbang Deli, Ini Alasannya

SIPD dan SIJOGI Diluncurkan, Bupati Labusel Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efisien: Tinggalkan Cara Lama untuk Pelayanan Lebih Baik

Waspada Udara Medan "Tidak Sehat"! AQI Tembus 149 Akibat Kepungan Asap Kiriman dan Polusi Lokal

Kader PDIP Surabaya Dipecat Usai Temui Jokowi? DPD Jatim: Informasi Itu Tidak Benar dan Menyesatkan