Realisasi Investasi Sumut Tembus Rp58,5 Triliun, Pemprov Target Rp100 Triliun Hingga 2029
MEDAN Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpin
EKONOMI
JAKARTA –Tia Rahmania, mantan calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), muncul di publik setelah dipecat dari partainya. Dia mengunjungi Bareskrim Polri untuk melakukan konsultasi hukum terkait dengan pemecatannya dan batal dilantik sebagai anggota DPR.
Tia menyampaikan rasa kekecewaannya di hadapan wartawan, mengungkapkan bahwa dia merasa dituduh secara sepihak oleh PDIP terkait penggelembungan suara dalam Pemilu 2024. “Sesungguhnya secara khusus saya mau sampaikan rasa kecewa mendalam terkait keputusan KPU RI yang mana itu mengakomodir dari keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung. Di mana itu adalah rumah saya yang secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara,” kata Tia saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (27/9).
Tia Rahmania, yang maju dari Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang), berharap bisa mendapatkan pandangan hukum dari Polri terkait kasus yang tengah dihadapinya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah mengajukan gugatan terhadap PDIP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Saya di sini pada kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya,” tambah Tia, yang berprofesi sebagai psikolog.
Keputusan Bawaslu Banten yang berkaitan dengan gugatan Bonnie Triyana terhadap Tia dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilu 2024, menyebutkan bahwa tujuh PPK mendapat sanksi teguran. Namun, nama Tia tidak dimasukkan dalam putusan Bawaslu.
Kontroversi PemecatanPemecatan Tia dari PDIP menjadi perbincangan hangat publik setelah video dirinya viral di media sosial, yang menunjukkan ia memprotes Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon saat acara pembekalan anggota DPR terpilih di Lemhannas. Tindakan ini berujung pada keputusannya untuk dipecat dari PDIP pada 25 September. Dengan statusnya yang kini tidak lagi sebagai kader PDIP, Tia juga gagal untuk dilantik sebagai anggota DPR.
Gugatan dari Bonnie Triyana, politikus PDIP yang menyatakan bahwa Tia telah menggelembungkan suara, diterima oleh Mahkamah Partai PDIP. Bonnie, yang berada di urutan kedua dengan jumlah suara terbanyak di Dapil Banten 1, kini menggantikan posisi Tia sebagai anggota DPR.
Proses Hukum BerlanjutDengan langkah hukum yang telah diambil, Tia Rahmania berharap agar keadilan dapat ditegakkan. Dia menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai dan pemecatannya tidak adil, dan menyiratkan bahwa dia akan terus berjuang untuk haknya. “Saya akan terus berusaha untuk membela diri dan mencari keadilan,” tegasnya di akhir konferensi pers.
Kejadian ini menunjukkan dinamika politik di dalam PDIP dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para kader partai dalam proses pemilihan umum. Publik pun menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, termasuk hasil konsultasi hukum yang dilakukan Tia di Bareskrim Polri.(N/014)
MEDAN Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpin
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan Wira Prayatna meninjau lahan jagung dan gudang sarana prasarana pertanian di Des
PERTANIAN AGRIBISNIS
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2026,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyatakan seluruh data investor di daera
EKONOMI
MEDAN Belasan perwakilan jemaat dan parhalado HKBP Hotma Uli Patumbak Resort Medan Patumbak menyampaikan aspirasi mereka kepada Kantor P
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga menghadiri kegiatan monitoring Koordinator Wi
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar buka puasa bersama masyarakat di Masjid Al Hidayah, Nagori Bolug, Kecamatan Bosar M
PEMERINTAHAN
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara, di bawah kepemimpinan Mei Lindawati Suryanti Lubis, S.STP, MAP, mengiku
PEMERINTAHAN
BATU BARA Polemik pembangunan irigasi di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kian memanas. A
POLITIK
MEDAN Kinerja perdagangan luar negeri Sumatera Utara (Sumut) memulai 2026 dengan catatan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mela
EKONOMI