Ketidakhadiran Menag Yaqut Memicu Protes dalam Rapat Evaluasi Ibadah Haji 2024 di D

JAKARTA -Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dengan dihadiri oleh sejumlah menteri terkait. Namun, kehadiran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang dinanti tidak terwujud, memicu reaksi negatif dari anggota Komisi VIII.

Rapat yang dimulai pada pukul 10.33 WIB di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi. Dalam agenda yang telah ditetapkan, rapat ini ditujukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan haji, di mana Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief hadir untuk memberikan laporan.

Namun, absennya Menag Yaqut Cholil Qoumas menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota DPR. Sejumlah fraksi mulai melontarkan protes, menyerukan agar rapat ditutup jika Menag tidak hadir. “Rapat ini merupakan kesempatan terakhir bagi kami untuk mengevaluasi kinerja mitra kementerian,” tegas Ashabul Kahfi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid menekankan pentingnya kehadiran Menag sebagai representasi pemerintah dan presiden. “Harusnya beliau hadir mewakili pemerintah, mewakili Presiden untuk membantu Pak Jokowi di sini,” ungkapnya. Abdul Wachid juga mengingatkan tentang tanggung jawab seorang pemimpin, yang seharusnya dapat menghadiri rapat meskipun ada kendala dalam perjalanan.

Kehadiran Presiden Joko Widodo yang proaktif dalam menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji, menjadi sorotan. “Pak Jokowi sudah mengumpulkan semua kabinet, menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam tugasnya ada kesalahan,” tambahnya.

Menanggapi situasi ini, Abdul Wachid mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Menag disebabkan oleh masalah tiket pesawat. “Sangat ironis sekali. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab,” tegasnya. Hal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam koordinasi antarinstansi pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji.

Rapat yang seharusnya menjadi forum untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan haji di tahun mendatang, kini terancam tidak maksimal akibat ketidakhadiran Menag. Beberapa anggota DPR menegaskan bahwa meski laporan telah disampaikan sebelumnya, kehadiran Menag sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan langsung serta menjawab pertanyaan yang mungkin muncul.

Situasi ini menjadi refleksi terhadap pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ketidakhadiran Menag dalam rapat evaluasi ini diharapkan tidak mengulangi masalah serupa di masa mendatang dan mendorong peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun-tahun yang akan datang.

(N/014)