Proyek Huntap Korban Bencana Terganjal Lahan: Wagub Sumut Desak Kepastian Status Hukum

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namun, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait kesiapan dan status hukum lahan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana.

Hal itu disampaikan Surya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut

Menurut Surya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga. Hunian yang disiapkan juga harus memberikan rasa aman serta mendukung masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Pemulihan pascabencana harus kita lihat sebagai satu rangkaian yang utuh. Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan," kata Surya.

Surya menegaskan, pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Surya mengakui, salah satu persoalan yang memengaruhi progres pembangunan huntap di Sumut adalah kesiapan dan status lahan yang akan digunakan.

"Yang menjadi kendala progres pembangunan huntap salah satunya adalah terkait kesiapan dan status lahan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan lahan yang disiapkan benar-benar tersedia, memiliki kejelasan status hukum, serta sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Aspek keamanan lokasi juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kawasan hunian tidak berisiko terdampak bencana serupa di kemudian hari.

"Jangan sampai pembangunan tertunda karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi sejak awal," tegas Surya.

Selain kesiapan lahan, Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi calon penerima manfaat agar bantuan diberikan kepada warga yang tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan akan dipantau berdasarkan kemajuan fisik, realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan. Setiap persoalan juga harus memiliki penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas.

Surya mengatakan, pembangunan huntap tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian bangunan. Kualitas hunian, keselamatan bangunan, dan ketersediaan infrastruktur dasar juga harus menjadi perhatian.

Fasilitas pendukung yang perlu disiapkan antara lain akses jalan, air minum, sanitasi, drainase, listrik, serta fasilitas pelayanan dasar. Lokasi hunian pun harus mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Huntap juga harus didukung akses jalan, air minum, sanitasi, drainase, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat," katanya.

Pemprov Sumut menyatakan akan terus mendorong koordinasi dan pemantauan agar proses rehabilitasi pascabencana berjalan dengan baik. Pemerintah juga menyadari para korban membutuhkan kepastian mengenai pemulihan tempat tinggal mereka.* (km/dh)

Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut

Wagub Sumut Surya Desak Percepatan Huntap Korban Bencana, Jalan hingga Air Bersih Harus Tersedia

Bakal Dieksekusi! Wagub Surya Pastikan 'Curhatan' Warga dari Reses DPRD Sumut Masuk Prioritas Pembangunan

Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Belawan, Rico Waas Dorong Sinergi Pemko & TNI Makin Dekat Rakyat

Lantik 188 Pejabat Pemprov Sumut, Wagub Surya: Buktikan Kerja Nyata, Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Hadiri HUT ke-81 TNI di Belawan, Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Pentingnya Sinergi Jaga Kedaulatan NKRI