Polemik Ijazah Gibran Usai Putusan MK, KPU-Bawaslu hingga Parpol Buka Suara
JAKARTA Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacaka
POLITIK
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namun, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait kesiapan dan status hukum lahan.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana.
Hal itu disampaikan Surya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jumat (9/10/2026).Baca Juga:
Menurut Surya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga. Hunian yang disiapkan juga harus memberikan rasa aman serta mendukung masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
"Pemulihan pascabencana harus kita lihat sebagai satu rangkaian yang utuh. Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan," kata Surya.
Surya menegaskan, pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Surya mengakui, salah satu persoalan yang memengaruhi progres pembangunan huntap di Sumut adalah kesiapan dan status lahan yang akan digunakan.
"Yang menjadi kendala progres pembangunan huntap salah satunya adalah terkait kesiapan dan status lahan," ujarnya.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan lahan yang disiapkan benar-benar tersedia, memiliki kejelasan status hukum, serta sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Aspek keamanan lokasi juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kawasan hunian tidak berisiko terdampak bencana serupa di kemudian hari.
"Jangan sampai pembangunan tertunda karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi sejak awal," tegas Surya.
Selain kesiapan lahan, Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi calon penerima manfaat agar bantuan diberikan kepada warga yang tepat sasaran.
JAKARTA Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacaka
POLITIK
SAMOSIR Usman Sihotang (33), nelayan yang hilang saat menangkap ikan di Danau Toba, ditemukan meninggal dunia setelah lima hari dicari. Ja
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilaya
NASIONAL
MEDAN Empat siswa SD Negeri 060870 Medan masih menjalani rawat inap di rumah sakit setelah mengalami mual dan muntah usai menyantap menu M
PERISTIWA
PADANG Banjir melanda dua kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat, setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (10/10/2026
PERISTIWA
BINJAI Pengurus Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai menghadiri sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) d
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia telah menjelaskan langkah penanganan kebakaran hutan dan laha
NASIONAL
JAKARTA Presiden Mesir Abdel Fattah ElSisi tiba di Jakarta pada Sabtu (10/10/2026) sore untuk melakukan kunjungan kenegaraan. ElSisi dij
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisaris Independen PT PELNI, Dede Budhyarto, mengkritik pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pi
POLITIK