DPC PSI Binjai Selatan Hadiri Salat Iduladha Bersama Gubernur Sumut di Lapangan Merdeka Binjai
BINJAI Ketua DPC PSI Binjai Selatan, Dilli Suganta Sembiring, menghadiri pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang digelar di Lapangan
NASIONAL
SUMUT -Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara untuk segera menindaklanjuti beberapa langkah penting guna mempercepat progres program pembangunan tiga juta rumah. Hal ini disampaikan Fatoni pada Jumat (31/1/2025), di Medan.
Menurut Fatoni, langkah pertama yang harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah adalah menetapkan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini dianggap krusial untuk mendukung percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Sangat penting bagi bupati dan walikota untuk segera menetapkan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, serta mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fatoni.
Fatoni juga mencontohkan Kota Tangerang yang sukses melakukan inovasi dalam pengurusan PBG dalam waktu 10 jam dengan menggunakan integrasi aplikasi yang on/off. Hal ini menjadi contoh yang baik untuk Sumut agar dapat meningkatkan pelayanan publik terkait pembangunan rumah bagi MBR.
“Sumut harus mampu berdaya saing dan melihat kebutuhan masyarakat, agar pelayanan publik terkait pembangunan rumah berjalan lebih cepat dan efisien,” lanjutnya.
Selain itu, Fatoni juga mengingatkan agar Peraturan Kepala Daerah yang mengatur terkait PBG segera disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. SKB ini melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Dalam Negeri, yang telah mengatur tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
Fatoni menekankan bahwa penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, agar program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumut.
Pemerintah Provinsi Sumut, kata Fatoni, sepenuhnya mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah pusat, yang diyakini akan sangat membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumut.
“Kami senantiasa mendukung program pemerintah pusat, terutama program tiga juta rumah yang selaras dengan tujuan menyejahterakan masyarakat di Sumut,” tambahnya. (trbn) (n/014)
BINJAI Ketua DPC PSI Binjai Selatan, Dilli Suganta Sembiring, menghadiri pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang digelar di Lapangan
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Raya Baitur
NASIONAL
JOKOWI Sekretaris Jenderal Relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, menyatakan bahwa kegiatan Joko Widodo berkeliling ke sejumlah daera
POLITIK
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Masjid Istiqlal, Jakarta, menerima sejumlah hewan kurban dari masyarakat nonMus
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) menilai situasi di Palestina, khususnya
NASIONAL
BINJAI Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons desakan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak pemadaman listrik total
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan dua
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan dan semakin mendekati angka keramat versi warganet di kisaran Rp17.845 per dolar
EKONOMI
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026. Ajang fes
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di Lapang
PEMERINTAHAN