JAKARTA –Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa penggantian 10 jaksa yang ditarik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak akan dilakukan dengan jumlah yang sama. Marwata menjelaskan bahwa jumlah jaksa yang akan ditempatkan di KPK akan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga antirasuah tersebut.
“Kami belum tentu mengganti 10 jaksa dengan 10 jaksa juga. Jumlah pengganti akan bergantung pada kebutuhan KPK,” ungkap Alexander Marwata dalam keterangan pers yang dikutip pada Jumat (30/8/2024). Marwata menambahkan bahwa saat ini KPK masih memiliki seratusan lebih jaksa yang aktif bertugas.
Menurut Marwata, Direktur Penuntutan KPK akan memantau dan menentukan berapa banyak jaksa baru yang diperlukan untuk memastikan kelancaran fungsi lembaga tersebut. “Direktur Penuntutan yang akan menilai kebutuhan jaksa. Apakah kita kekurangan jaksa atau tidak, itu yang akan dilihat nanti,” jelasnya.
Baca Juga:
Pengunduran diri sepuluh jaksa tersebut diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Herli Siregar. Kejaksaan Agung menarik sepuluh jaksa dari KPK, tiga di antaranya memegang jabatan penting di lembaga antirasuah, yaitu Ali Fikri, Ahmad Burhanudin, dan Andhi Kurniawan. Herli Siregar juga menginformasikan bahwa tujuh dari sepuluh jaksa yang ditarik tidak memegang jabatan khusus di KPK, dan berstatus fungsional.
Berikut adalah daftar sepuluh jaksa yang ditarik oleh Kejagung:
Baca Juga:Ahmad Burhanudin Ali Fikri Andhi Kurniawan Andry Prihandono Ariawan Agustiartono Arif Suhermanto Atty Novianty Arin Karniasari Putra Iskandar Titik Utami
Penarikan ini merupakan langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk penyegaran dan redistribusi personel. Hal ini juga memicu perhatian mengenai bagaimana KPK akan mengatur ulang personel mereka untuk tetap memenuhi kinerja dan kapasitas kerja yang optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.
Alexander Marwata menekankan bahwa meskipun terjadi perubahan personel, KPK tetap berkomitmen untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK berharap proses penggantian jaksa ini dapat dilakukan dengan cepat dan efektif agar tidak mengganggu kegiatan operasional lembaga.
(N/014)
JAKARTA Pernyataan Bareskrim Polri terkait hasil pemeriksaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menuai sorotan. Rismon Sianipar, pemerha
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi melaporkan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indones
Hukum dan Kriminal
SIBOLGA Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan mencegah aksi tawuran yang meresahkan, Polsek Sibolga Selatan mengambil langkah tegas t
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Sekjen GEMMA PETA INDONESIA, Puteri Leida Harahap, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan bos CV Sentosa Seal, Jan Hwa Diana, sebagai tersang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid resmi memberhentikan dua pejabat kementeriannya yang terjerat kasus dugaan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Sunarto, memberikan pesan mendalam dalam pembinaan administrasi dan teknis yudisial kepada p
Hukum dan Kriminal
ACEH TENGGARA Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Lawe Bekung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Jumat (23/5/2025
Peristiwa
MEDAN Kecelakaan tragis merenggut nyawa seorang pemotor bernama David Silitonga (27) setelah terlindas bus listrik di Jalan Yos Sudarso,
Peristiwa
PAPUA BARAT Bencana banjir bandang melanda Kampung Jim, Distrik Catubouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, pada Jumat malam (16/
Peristiwa