Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAWA TIMUR -Aksi massa yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, pada Jumat siang, berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pengunjuk rasa. Setelah beberapa waktu menunggu, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, akhirnya menemui para demonstran dan menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta menolak Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.
Kusnadi, yang sempat mengalami penundaan dalam keluar dari gedung dengan alasan kesehatan, muncul di tengah kerumunan aksi pada pukul 14.46 WIB. Dalam pernyataannya, Kusnadi menyatakan, “Saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa dan anak-anak masyarakat lain, terima kasih. Kami mendukung sepenuhnya tuntutan dari seluruh elemen masyarakat.”
Ketua DPRD Jatim itu memastikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur sepenuhnya menyetujui dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia calon gubernur serta wakil gubernur. “Kami, DPRD Provinsi Jawa Timur, menyetujui dan mendukung sepenuhnya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang harus dilaksanakan. Tidak bergantung kepada waktu yang sudah tinggal beberapa hari. Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, masih kita kawal sama-sama,” ujar Kusnadi.
Kusnadi menegaskan bahwa keputusan MK, termasuk Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon, tidak boleh diubah. Pernyataan ini sesuai dengan tuntutan para pengunjuk rasa yang menginginkan kepastian hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan UU Pilkada.
Aksi dimulai sejak pukul 11.00 WIB, dengan ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum memadati Jalan Indrapura. Polisi menerjunkan 1.635 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Beberapa spanduk yang dibawa peserta aksi antara lain bertuliskan “Lawan Mulyono dan Kroninya”, “Tidak Semua Keinginan Anak Harus Dipenuhi Orang Tua”, dan “Rakyat Kerja Kena Batas Usia Buat Anak Penguasa Revisi Seenaknya”.
Di tengah kerumunan, massa juga terlihat membagikan kopi dan nasi kotak kepada peserta aksi. Daftar kampus yang terlibat termasuk Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Telkom Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Sekitar pukul 13.46 WIB, ketegangan sempat meningkat ketika massa mulai melempari botol ke arah petugas. Namun, situasi segera terkendali dan aksi dilanjutkan hingga selesai. Pada akhir acara, penandatanganan nota kesepahaman yang diberi materai oleh Kusnadi menandai akhir dari aksi tersebut. Massa kemudian dibubarkan dengan mengumandangkan lagu “Buruh Tani” pada pukul 15.11 WIB.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL