Jokowi Gabung PSI, Akankah Bobby Nasution Tinggalkan Gerindra?
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
JAWA TIMUR -Aksi massa yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, pada Jumat siang, berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pengunjuk rasa. Setelah beberapa waktu menunggu, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, akhirnya menemui para demonstran dan menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta menolak Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.
Kusnadi, yang sempat mengalami penundaan dalam keluar dari gedung dengan alasan kesehatan, muncul di tengah kerumunan aksi pada pukul 14.46 WIB. Dalam pernyataannya, Kusnadi menyatakan, “Saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa dan anak-anak masyarakat lain, terima kasih. Kami mendukung sepenuhnya tuntutan dari seluruh elemen masyarakat.”
Ketua DPRD Jatim itu memastikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur sepenuhnya menyetujui dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia calon gubernur serta wakil gubernur. “Kami, DPRD Provinsi Jawa Timur, menyetujui dan mendukung sepenuhnya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang harus dilaksanakan. Tidak bergantung kepada waktu yang sudah tinggal beberapa hari. Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, masih kita kawal sama-sama,” ujar Kusnadi.
Kusnadi menegaskan bahwa keputusan MK, termasuk Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon, tidak boleh diubah. Pernyataan ini sesuai dengan tuntutan para pengunjuk rasa yang menginginkan kepastian hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan UU Pilkada.
Aksi dimulai sejak pukul 11.00 WIB, dengan ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum memadati Jalan Indrapura. Polisi menerjunkan 1.635 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Beberapa spanduk yang dibawa peserta aksi antara lain bertuliskan “Lawan Mulyono dan Kroninya”, “Tidak Semua Keinginan Anak Harus Dipenuhi Orang Tua”, dan “Rakyat Kerja Kena Batas Usia Buat Anak Penguasa Revisi Seenaknya”.
Di tengah kerumunan, massa juga terlihat membagikan kopi dan nasi kotak kepada peserta aksi. Daftar kampus yang terlibat termasuk Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Telkom Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Sekitar pukul 13.46 WIB, ketegangan sempat meningkat ketika massa mulai melempari botol ke arah petugas. Namun, situasi segera terkendali dan aksi dilanjutkan hingga selesai. Pada akhir acara, penandatanganan nota kesepahaman yang diberi materai oleh Kusnadi menandai akhir dari aksi tersebut. Massa kemudian dibubarkan dengan mengumandangkan lagu “Buruh Tani” pada pukul 15.11 WIB.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiku
PEMERINTAHAN
JAKARTA Media Australia, ABC News, menyoroti peluang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) m
POLITIK
JAKARTA Gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan media asing setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menol
POLITIK
JAKARTA Polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024 berlanjut
POLITIK
JAKARTA Lembaga Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan B
NASIONAL