Kebakaran Hanguskan Beberapa Ruko di Pasar Pagi Medan Labuhan
MEDAN Kebakaran melanda Pasar Pagi di Jalan Syahbuddin Yatim, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Rabu (18/2/2026). Api menghangus
PERISTIWA
JAKARTA –Yenny Wahid, putri dari Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurahman Wahid (Gus Dur), memberikan komentar tajam terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Pilkada 2024. Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, @yennywahid, Kamis (22/8), Yenny mengkritik keras tindakan DPR RI yang dianggap tidak sesuai dengan harapan demokrasi.
Yenny Wahid memposting pernyataan yang menyebut bahwa DPR saat ini telah menunjukkan sikap yang sangat mengecewakan, dengan mengibaratkan lembaga legislatif tersebut sebagai “taman kanak-kanak.” Kritikan ini muncul sebagai respons terhadap keputusan DPR yang memutuskan untuk menganulir putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024.
“DPR seperti taman kanak-kanak,” ujar Yenny dalam unggahan Instagramnya. Pernyataan tersebut mengungkapkan ketidakpuasan Yenny terhadap perilaku dan keputusan anggota DPR yang dinilainya tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab.
Yenny melanjutkan, “Baru saja menikmati secercah cahaya demokrasi, eh dihantam lagi kirain udah lulus TK, ternyata malah turun ke PAUD.” Pernyataan ini menggambarkan rasa frustasinya terhadap kemunduran yang terjadi dalam sistem politik Indonesia, yang menurutnya justru semakin tidak matang dan tidak profesional.
Sebelumnya, MK telah memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah harus didasarkan pada daftar pemilih tetap di masing-masing daerah, serta menetapkan usia minimal calon kepala daerah adalah 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon. Namun, DPR RI memutuskan untuk mengabaikan putusan tersebut dalam proses revisi UU Pilkada, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk melawan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan.
Dalam unggahannya, Yenny juga menyoroti bahwa perubahan kebijakan tersebut menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakprofesionalan DPR dalam menjalankan tugas legislatifnya. Ia menekankan perlunya kesabaran dari rakyat dalam menghadapi penguasa yang dianggap telah “lupa diri” dan tidak memperhatikan kepentingan umum.
“Jadi rakyat memang harus sabar ketika penguasa sedang lupa diri,” ungkap Yenny. Pesan ini ditujukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya ketahanan dan kesadaran politik, meskipun menghadapi tantangan dan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang ada.
Unggahan Yenny Wahid ini mendapat perhatian luas dari publik dan berbagai kalangan, termasuk para pengamat politik dan aktivis demokrasi. Kritikannya terhadap DPR RI menggambarkan ketidakpuasan yang meluas mengenai cara lembaga legislatif menangani isu-isu penting terkait demokrasi dan hukum di Indonesia.
Dengan situasi politik yang semakin kompleks, Yenny Wahid berharap bahwa rakyat akan tetap kritis dan terus memperjuangkan hak-hak demokratis mereka, serta mendorong para penguasa untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab yang lebih besar.
(N/014)
MEDAN Kebakaran melanda Pasar Pagi di Jalan Syahbuddin Yatim, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Rabu (18/2/2026). Api menghangus
PERISTIWA
GIANYAR Personel Polisi Banjar dari Satpolairud Polres Gianyar menggelar kegiatan sambang dan imbauan kamtibmas di kawasan Pantai Kerama
NASIONAL
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Ari Wahyu Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional yang digelar di L
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Suasana menjelang 1 Ramadhan 1447 Hijriah di Kota Padangsidimpuan tampak lebih ramai dari biasanya, Rabu, 18 Februari 20
EKONOMI
BADUNG Kapolda Bali Daniel Adityajaya menegaskan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama pembangunan. Tanpa stabilitas yang kuat, kata
NASIONAL
TAPSEL Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) Kodam I/Bukit Barisan menuntaskan rehabilitasi Jembatan Aramco di Lingkungan
NASIONAL
MEDAN Perayaan Imlek 2577 menjadi momentum silaturahmi antara Pemerintah Kota Medan dan tokoh masyarakat Tionghoa Sumatera Utara. Wali K
PEMERINTAHAN
LABUSEL BupatiLabuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang kembali menegaskan komitmennya membangun dari desa. Selasa, 17 Februari 2026
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Habiburokhman mempertanyakan langkah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan seluruh fasilitas kesehatan terdampak bencana di Sumatera ditargetkan rampung d
KESEHATAN