Buka Puasa Bersama Anak Sekolah Rakyat, Gus Ipul Bicara Generasi Tangguh dan Berkarakter
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
JAKARTA -Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait kenaikan tunjangan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hakim konstitusi Daniel Yusmic Foekh menilai bahwa kenaikan tersebut tidak terkait dengan isu independensi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) menjadi sorotan karena pertimbangan hukum yang diungkapkan.
Menurut Hakim Daniel Yusmic Foekh, kenaikan tunjangan kinerja bukan hanya terjadi di Bawaslu, tetapi juga berlaku bagi kementerian dan lembaga lainnya. “Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian/lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu,” ungkap Daniel.
MK memandang bahwa kenaikan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daniel menyatakan bahwa tim hukum Anies-Cak Imin juga tidak mampu membuktikan adanya hubungan antara kenaikan tunjangan dengan isu independensi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.
“Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu in casu Bawaslu,” tegasnya.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga telah memberikan klarifikasi terkait kenaikan tunjangan ini sebelumnya. Bagja menjelaskan bahwa kenaikan tersebut mengikuti evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh anggota Bawaslu, serta terdokumentasikan dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
MK menyimpulkan bahwa dalil yang diajukan oleh tim Anies-Cak Imin mengenai isu independensi terkait kenaikan tunjangan kepada Bawaslu tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dengan demikian, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Putusan MK ini menjadi titik penegasan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks keseimbangan dan independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.
(K/09)
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang me
POLITIK
JAKARTA Panel surya asal Indonesia terancam menghadapi tarif impor hingga 143 di Amerika Serikat (AS) menyusul penyelidikan antisubsidi
EKONOMI
BINJAI Tangis Bardiah pecah saat menceritakan nasib putranya, Ardiansyah Putra (26), yang telah 47 hari mendekam di penjara Phnom Penh,
NASIONAL
BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Senin (23/2/2026) dengan menekan
POLITIK
STABAT, LANGKAT Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP, memimpin Tim II Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Langka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pengerjaan Stadion Teladan harus selesai tepat waktu menjelang penetapan Kot
OLAHRAGA
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menggerebek kamar mandi sebuah SPBU di Patumbak, Kabupaten Deli Ser
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumate
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Polsek Hutaimbaru, Polres Padangsidimpuan, bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, J
NASIONAL