Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Utara memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi d
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)Jumat (5/4/2024) menjadi sorotan ketika Hakim MK Arief Hidayat mengajukan pertanyaan kepada empat menteri yang hadir. Pertanyaan tersebut menyoal apakah kehadiran mereka dan paparan yang disampaikan atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.
Hakim Arief memulai pertanyaannya dengan menanyakan alasan kehadiran Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini dalam sidang tersebut. “Apakah kedatangan mereka ini atas perintah dari Presiden Jokowi atau tidak?” tanya Hakim Arief.
Airlangga Hartarto menjawab bahwa kehadiran mereka didasarkan pada undangan resmi dari MK, yang juga diketahui oleh Presiden Jokowi. “Kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia dari MK, dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui dan sepengetahuan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
Pertanyaan Hakim Arief kemudian kembali kepada substansi paparan para menteri, apakah paparan mereka juga atas sepengetahuan Jokowi atau tidak. Airlangga menjelaskan bahwa mereka menyampaikan paparan sesuai dengan arahan Presiden, yang memerintahkan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
“Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya,” tegas Airlangga.
Keterangan ini memberikan gambaran bahwa kehadiran dan paparan menteri dalam sidang MK telah melalui proses persetujuan dan arahan dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, pertanyaan Hakim Arief menunjukkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan.
(k/09)
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Utara memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi d
PEMERINTAHAN
OlehVirdika Rizky UtamaNEGARA tidak pernah hanya memberi nama. Negara memberi tempat kepada sesuatu dengan cara menamainya. Sebelum ada nam
OPINI
Oleh Yakub F. IsmailUJIAN penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopotan Kepala Badan Gizi Na
OPINI
TANJAB TIMUR Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Surya Agro Gemilang (SGAM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan berupaya mengikuti harga
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Perum Bulog mencatat capaian baru dalam program pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gaba
PERTANIAN AGRIBISNIS
PANGKALPINANG Sidang lanjutan perkara dugaan malapraktik yang menjerat dokter spesialis anak, dr Ratna Setia Asih Sp.A, di Pengadilan Ne
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah
PERTANIAN AGRIBISNIS
PASURUAN Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Jawa Timur, memperkenalkan empat anak harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang l
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN)
HUKUM DAN KRIMINAL