Koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto Terbakar, Saksi Sebut Ada Tiga Kali Dentuman
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
JAKARTA – Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)Jumat (5/4/2024) menjadi sorotan ketika Hakim MK Arief Hidayat mengajukan pertanyaan kepada empat menteri yang hadir. Pertanyaan tersebut menyoal apakah kehadiran mereka dan paparan yang disampaikan atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.
Hakim Arief memulai pertanyaannya dengan menanyakan alasan kehadiran Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini dalam sidang tersebut. “Apakah kedatangan mereka ini atas perintah dari Presiden Jokowi atau tidak?” tanya Hakim Arief.
Airlangga Hartarto menjawab bahwa kehadiran mereka didasarkan pada undangan resmi dari MK, yang juga diketahui oleh Presiden Jokowi. “Kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia dari MK, dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui dan sepengetahuan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
Pertanyaan Hakim Arief kemudian kembali kepada substansi paparan para menteri, apakah paparan mereka juga atas sepengetahuan Jokowi atau tidak. Airlangga menjelaskan bahwa mereka menyampaikan paparan sesuai dengan arahan Presiden, yang memerintahkan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
“Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya,” tegas Airlangga.
Keterangan ini memberikan gambaran bahwa kehadiran dan paparan menteri dalam sidang MK telah melalui proses persetujuan dan arahan dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, pertanyaan Hakim Arief menunjukkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan.
(k/09)
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK