
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
JAKARTA – Anggota Tim Hukum Nasional dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, menegaskan kesiapannya untuk membuktikan bahwa permohonan dari kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud di sengketa pilpres “salah kamar”. Dengan penuh keyakinan, Otto menyatakan bahwa pihaknya akan menjelaskan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengapa gugatan yang diajukan oleh tim hukum Ganjar dan Anies tidak berdasar.
“Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan dengan jelas nanti bahwa kan orang bertanya, selalu kita bilang ini salah kamar. Kenapa ya? Nanti kalau Anda lihat kenapa saya sebut salah kamar,” kata Otto di gedung Mahkamah Konstitusi, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari Kamis (28/3/2024).
Menurut Otto, tim hukum Prabowo-Gibran akan mematahkan gugatan paslon yang dinilai tidak sesuai dengan lembaga yang berwenang menangani. Dengan pengalaman panjangnya sebagai seorang pengacara selama lebih dari 40 tahun, Otto menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari rutinitas pekerjaan mereka.
“Ini kan pekerjaan kita yang sudah kita lakukan setiap hari sebagai lawyer. 40 sekian tahun berperkara, saya kira semua orang sudah terbiasa,” ujar Otto.
Lebih lanjut, Otto menyampaikan bahwa mereka akan menjelaskan dengan baik mengapa gugatan tersebut seharusnya diajukan ke Bawaslu dan bukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Namun, Otto juga mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. Meskipun demikian, dia meminta pengertian dari publik, menyatakan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki kewajiban lain yang tidak bisa ditinggalkan.
“Sementara masih belum ada kepastian. Sebenarnya ada rencana, tapi sampai detik ini belum ada kepastian. Karena mungkin kesibukan Pak Gibran di Solo, kalau dia datang ke sini meninggalkan tugas mungkin kurang bagus,” ujar Otto.
Meskipun demikian, Otto menegaskan bahwa kehadiran Prabowo dan Gibran di MK diharapkan, namun mereka juga harus menghormati tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.
“Dalam situasi ini, kami menginginkan kehadiran beliau di sini. Tapi kalau satu orang datang kan tidak bagus, karena kan namanya pasangan calon. Jadi saya kira bisa dimaklumi karena juga menghormati beliau (Gibran) sebagai wali kota di sana,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tegas dari Otto Hasibuan, masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dari sidang sengketa pilpres di MK, serta bagaimana tim hukum Prabowo-Gibran akan membuktikan bahwa gugatan lawan politik mereka “salah kamar”.
(K/09)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan