Harga Plastik Melonjak, Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Strategi
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
JAKARTA – Proses rekapitulasi suara Pilpres di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan tajam setelah berbagai catatan khusus mengemuka, mengungkap gangguan teknis yang merugikan beberapa pasangan calon dan memicu keberatan yang menggema dari berbagai pihak.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Andika Pranata Jaya, mengungkapkan dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami disfungsi yang signifikan. Gangguan tersebut, menurut Andika, telah memberikan dampak serius terhadap akurasi perolehan suara, khususnya bagi pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Alat bantu sirekap dari KPU tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan banyak terjadi kesalahan input,” tegas Andika, menyoroti betapa rentannya sistem tersebut terhadap gangguan teknis yang berpotensi merugikan integritas proses pemilihan.
Namun, masalah teknis bukanlah satu-satunya catatan khusus yang muncul dalam proses rekapitulasi di Sumsel. Andika juga mencatat keberatan dari pihak-pihak terkait, seperti saksi pasangan calon 01 yang menolak menandatangani berita acara dan formulir hasil provinsi, dengan alasan keberatan terhadap dugaan pelanggaran yang meliputi batas usia calon wakil presiden dan intervensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, tim dari pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, mengekspresikan kegelisahan mereka terhadap integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu, menyatakan bahwa Pilpres 2024 telah menciderai fondasi sistem demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
“Keberatan terhadap seluruh proses pemilu akibat rekayasa hukum, keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi, money politic, yang menjadikan pemilu tidak demokratis,” ungkap perwakilan pasangan Ganjar-Mahfud.
Sementara itu, perolehan suara Pilpres di Sumsel menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Dengan jumlah suara terbanyak diraih oleh pasangan Prabowo-Gibran, diikuti oleh Anies-Cak Imin, dan perolehan suara terendah adalah untuk pasangan Ganjar-Mahfud.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, memimpin langsung rapat rekapitulasi tersebut, yang hingga saat ini masih berlangsung dengan ketegangan dan kecemasan yang melingkupi.
Masalah teknis dan keberatan yang muncul dalam proses rekapitulasi suara Pilpres di Sumsel tidak hanya menjadi persoalan lokal, namun juga mencuat sebagai cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan demokrasi dalam proses pemilihan nasional.
(K/09)
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL
MEDAN Tim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut FC optimistis meraih kemenangan saat menghadapi MSJC dalam laga pembuka Pekan Ol
OLAHRAGA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026). Peresmian i
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sunga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah hujan deras dan gelap malam, Surya Darma Ginting (60) berlari menuju rumahnya di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sum
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik yang menyoroti intensitas kunjungan luar negerinya. Ia menegaskan, perjalanan tersebut d
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pengadaan motor listrik akan difokuskan untuk mendukung operasional pr
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena adanya kelompok masyarakat yang dinilai enggan bekerja sama dalam pembangunan, namun
POLITIK