Airlangga Sebut Pembahasan Makan Siang Gratis di APBN Tunggu Pengumuman KPU

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran untuk program makan siang gratis di APBN masih menunggu pengumuman resmi pemenang Pemilu 2024 oleh KPU. Dalam keterangannya di Kementerian Perekonomian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dilakukan secara tepat sasaran dan jumlah, serta dapat dimanfaatkan oleh para pelajar.

“Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar dan sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang,” jelas Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa pengguna APBN tahun 2025 adalah pemerintah baru yang memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu, pembahasan anggaran untuk program makan siang gratis menunggu keputusan resmi dari KPU.

Sementara itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga memberikan cerita terkait uji coba program makan siang gratis di beberapa daerah. Dalam acara ‘Silaturahmi Kebangsaan’ di kediamannya, Prabowo mengungkapkan bahwa program ini dilaksanakan karena hampir 25% anak-anak di Indonesia tidak makan pagi.

“Memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa, hampir 25% tidak makan pagi tiap hari,” ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa salah satu uji coba program dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Cikembang. Dalam uji coba tersebut, 3.000 siswa diberi makan siang gratis, namun ada yang membawa pulang lauknya untuk keluarga di rumah.

“Dan kenyataannya, bahwa anak-anak itu makan tapi lauknya kadang dibungkus dibawa ke rumah untuk keluarganya. Ini dua jam dari Ibu Kota, saya tidak rela negara saya begini,” tegas Prabowo.

Dari pernyataan Airlangga dan cerita Prabowo, terlihat bahwa program makan siang gratis menjadi topik yang penting dan menarik untuk dibahas dalam pembahasan anggaran APBN. Namun, keputusan resmi dari KPU mengenai pemenang Pemilu 2024 menjadi penentu kelanjutan program ini.

(K/09)