KPU Klarifikasi Surat Intimidasi PPK Tapos, Proses Penghitungan Suara Kembali Berjalan

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat suara terkait kontroversi yang muncul akibat surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos, Depok, Jawa Barat, yang menyebutkan ketidakmampuannya melanjutkan penghitungan suara karena adanya intimidasi. KPU menegaskan bahwa proses penghitungan suara telah kembali berjalan di tingkat kecamatan.

Mengutip detikcom, Kamis (6/3/2024), surat dari PPK Tapos menjadi pusat perhatian setelah beredar luas. Di dalamnya, PPK Tapos menyatakan tidak mampu melanjutkan penghitungan suara karena intimidasi yang dialami oleh anggota dan keluarganya.

Menyikapi hal ini, Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, memberikan tanggapan. Idham menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi di PPK Tapos.

Baca Juga:

• BCA Gelar Data Conference 2025, Dorong Penerapan AI yang Etis dan Bertanggung Jawab di Indonesia
• Sekjen Pemuda Pancasila: Jika Dianggap Meresahkan, Pemerintah Harus Bina Kami

Pada tanggal 3 Maret 2024, kata Idham, PPK Tapos sedang beristirahat saat makan siang ketika terjadi lonjakan jumlah suara salah satu caleg DPRD Kota dari Partai Golkar dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Atas permintaan para saksi yang hadir untuk melakukan penghitungan ulang, Partai Golkar menolak usulan tersebut.

Baca Juga:

• Meninggal Akibat Keracunan Logam Berat dari Termos yang Dipakai 10 Tahun, Ini Penjelasan Dokter!
• Ancaman Perang Membesar, WNI di Iran Dipastikan Pulang ke Indonesia 22 Juni

Pada tanggal 4 Maret 2024, massa dari dua kubu caleg Partai Golkar turun ke lokasi rapat rekapitulasi PPK Tapos. Idham mengungkapkan bahwa kedua kubu tersebut melakukan intimidasi terhadap anggota PPK.

“Kedua kubu massa tersebut berasal dari Caleg Fauzy Rahman dan Caleg Fanny Fatmawati, keduanya merupakan caleg Partai Golkar di dapil yang sama, yaitu dapil 5 Kota Depok,” ujar Idham.

Kemudian, pada tanggal 5 Maret 2024, PPK akhirnya memutuskan untuk menyusun surat tersebut. Idham menegaskan bahwa surat itu dibuat sebagai respons terhadap intimidasi yang terjadi.

“Namun sebelum surat tersebut dikirimkan ke KPU Kota Depok, surat tersebut sudah tersebar luas melalui media sosial atau pesan instan,” jelasnya.

Lebih lanjut, pada tanggal 6 Maret 2024, KPU Kota Depok melakukan kunjungan ke lokasi rekapitulasi. PPK Tapos memberikan klarifikasi terkait surat yang beredar dan memutuskan untuk tidak mengirimkannya.

“Hingga malam tanggal 6 Maret 2024, Ketua dan Anggota KPU Kota Depok Divisi Teknis melakukan kunjungan ke lokasi rekapitulasi PPK Kecamatan Tapos, rekapitulasi tetap dilanjutkan dan situasi pelaksanaan rekapitulasi masih kondusif,” ungkap Idham.

Idham menjelaskan bahwa rapat pleno rekapitulasi di PPK Tapos kembali digelar pada hari ini. Dia menyatakan bahwa kemungkinan besar proses rekapitulasi akan selesai pada hari itu juga.

“Pada hari ini, tanggal 7 Maret 2024, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Serentak 2024 di PPK Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat masih berlangsung. Kemungkinan besar rekapitulasi tersebut akan selesai pada hari ini,” tambahnya.

Kontroversi ini menjadi sorotan karena menyoroti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam proses demokrasi, terutama dalam menghitung suara pemilihan. Sementara itu, KPU terus memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

(K/09)

BCA Gelar Data Conference 2025, Dorong Penerapan AI yang Etis dan Bertanggung Jawab di Indonesia

Sekjen Pemuda Pancasila: Jika Dianggap Meresahkan, Pemerintah Harus Bina Kami

Meninggal Akibat Keracunan Logam Berat dari Termos yang Dipakai 10 Tahun, Ini Penjelasan Dokter!

Ancaman Perang Membesar, WNI di Iran Dipastikan Pulang ke Indonesia 22 Juni

Diduga Sebut Messi Pendek hingga Terjadi Insiden Adu Kepala, Ini Klarifikasi Yasser

Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun, Antam Kini Dijual Rp1,992 Juta per Gram