Ketua RT di Situbondo Dinaiaya dan Dipecat Usai Tak Menangkan Istri Kades jadi Caleg

JATIM – Astun, seorang Ketua RT di Dusun Mera’an Timu, Di Situbondo, Jawa Timur mengalami nasib pahit. Dia dianiaya dan dipecat oleh Kepala Desa setempat, dugaan kuat karena tidak mendukung istri Kades yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Astun, seorang tokoh masyarakat yang mengemban tanggung jawab sebagai Ketua RT 3 RW 3, menemukan dirinya dalam pusaran konflik yang tak terduga. Sebuah pertemuan sebelum hari pencoblosan menjadi awal dari peristiwa tragis tersebut. Para ketua RT dikumpulkan di rumah kepala desa, namun bukan untuk membahas program-program pembangunan atau kepentingan masyarakat, melainkan untuk meminta dukungan politik bagi istri sang Kades yang turut mencalonkan diri sebagai caleg.

Namun, Astun menolak tawaran tersebut. Baginya, memilih atau tidak memilih adalah hak prerogatif warga, bukan tugas seorang Ketua RT untuk memengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak etis. Namun, keputusan teguhnya tersebut berujung pada pemecatan dari jabatannya dan bahkan dianiaya oleh orang suruhan.

Dia tak bisa memahami alasan di balik pemecatannya. Baginya, dia tidak melakukan kesalahan apapun yang seharusnya mengakibatkan pemecatan. Bahkan, dia mengetahui pemecatan itu bukan dari pihak desa, melainkan dari warga yang menunjukkan surat pemberhentian tanpa ada penjelasan yang jelas dari pihak desa.

Dalam wawancara Kades Sumberpinang, Akhmad Rasidi, membantah bahwa pemecatan tersebut terkait dengan politik. Namun, ia menolak memberikan penjelasan lebih lanjut dan menyarankan untuk mendatangi kantor desa. Sementara itu, Ketua Desa tersebut menegaskan bahwa pemecatan Astun dan Ketua RT lainnya bukanlah akibat dari politik, namun lebih kepada aturan dan netralitas yang harus dijunjung tinggi oleh perangkat desa.

Dalam sorotan konflik ini, terlihat betapa politik dapat membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat yang terlibat. Kesetiaan kepada prinsip moral dan etika menjadi ujian berat dalam menghadapi tekanan politik yang tak jarang merusak hubungan sosial di lingkungan masyarakat desa. Masyarakat pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan kehidupan politik di desa dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.

 

(FZ/011)