Habiskan Rp355 Miliar, Kementerian PU Bangun Kantor Gubernur hingga DPRD Papua Tengah
NABIRE Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Pa
NASIONAL
BANTEN – Sebuah kontroversi mencuat di Kabupaten Lebak, Banten, terkait dugaan pemberian ‘serangan fajar’ kepada warga oleh calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Lebak. Munculnya dugaan ini menyoroti kekhawatiran terhadap praktik politik yang dianggap tidak etis dan melanggar aturan dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024.
Caleg dari Partai NasDem, Aminudin, bersikeras membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, apa yang terjadi hanyalah pembagian kalender tanpa adanya amplop atau insentif uang yang disertakan. Namun, meskipun klarifikasi ini telah diberikan, dugaan pelanggaran tersebut tetap menjadi perhatian serius bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Tidak hanya Aminudin, caleg dari Partai Golkar, Sakirman, juga menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam pemberian amplop kepada warga. Sikap tegas ini mencerminkan penolakan terhadap praktik politik yang mengarah pada pelanggaran hukum dan etika.
Kehadiran dua aduan terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kecamatan Sobang menjadi sorotan Bawaslu. Foto-foto yang menjadi bukti aduan tersebut menunjukkan amplop beserta uang tunai yang diduga sebagai serangan fajar. Hal ini menjadi perhatian serius karena menandakan potensi manipulasi politik yang dapat memengaruhi integritas proses demokrasi.
Dalam menghadapi tudingan ini, Aminudin menyerukan agar Bawaslu memproses aduan tersebut secara transparan dan adil. Sikap ini menunjukkan komitmen untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam konteks pemilihan umum.
Kontroversi ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses politik juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
(A/08)
NABIRE Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Pa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya saksi berinisial WL yang dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda RF, 31 tahun, yang terbukti terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif Liquefied P
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mulai mengambil langkah administratif terhadap SS, seorang bidan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan duka cita atas meninggalnya anggota Polrestabes Bandung, Aiptu Asep Suhara, dalam kecelakaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang banding perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
PIDIE Tujuh warga meninggal dunia setelah mobil bak terbuka yang mereka tumpangi tertimpa pohon besar di jalan nasional Banda AcehMedan
PERISTIWA
PEMATANGSIANTAR Polisi mengungkap dugaan peredaran narkoba di lingkungan Universitas Simalungun (USI), Kota Pematangsiantar, Sumatera Ut
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, dijadwalkan mengalami pemadaman listrik sementara pada Rabu, 12 Agustus 2026. Pema
PERISTIWA