Skandal ‘Dirty Vote’: Relawan Prabowo-Gibran Pertanyakan Validitas Data dan Ancam Gugat

JAKARTA – Sejumlah relawan dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mempertanyakan keakuratan dan kevalidan data yang disajikan dalam dokumenter bertajuk ‘Dirty Vote’, yang tayang di masa tenang Pemilu 2024. Salah satu sorotan utama dari para relawan adalah terkait data bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Indra Simarta, Ketua Umum Relawan Gatot Kaca Prabowo Gibran, menyoroti ketidakvalidan data bansos yang disampaikan dalam dokumenter tersebut. Menurutnya, data yang disajikan tidak selaras dengan data bansos resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Indra mencontohkan bahwa dana bansos pada tahun 2020 justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, yang notabene adalah tahun pemilu, dan lebih tinggi dari tahun 2024. Dia menjelaskan bahwa penurunan dana bansos terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 akibat dari dampak pandemi COVID-19.

Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengkritik adanya upaya yang disinyalir untuk menjatuhkan pasangan Prabowo-Gibran dan memenangkan paslon lain dengan cara menciptakan citra negatif terhadap mereka melalui dokumenter tersebut. Umbas juga mengecam penayangan film tersebut di masa tenang kampanye Pemilu 2024, yang menurutnya dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.

Baca Juga:

• Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional
• Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Meskipun demikian, Umbas tetap yakin bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan lolos ke putaran selanjutnya berdasarkan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas mereka mencapai lebih dari 50 persen. Dia juga menegaskan bahwa para relawan pasangan tersebut akan mengambil langkah hukum yang tegas terkait hal ini, dengan mengklaim memiliki bukti-bukti terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain untuk memenangkan Pilpres, namun belum diproses oleh Bawaslu.

Lebih lanjut, Umbas juga menyoroti tudingan terhadap aparat yang disebutnya tidak didukung oleh bukti valid. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan dan perdebatan yang intens terkait penayangan dokumenter ‘Dirty Vote’ dan dampaknya terhadap Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi
• Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

(FZ/011)

Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional

Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

IDAI Dorong Pemerintah Perluas Program Cek Kesehatan Gratis untuk Anak Putus Sekolah

Pertamina Tegaskan Tidak Toleransi Penyelewengan BBM Subsidi di Rokan Hilir