Bukan Hanya Ijazah UGM, Jokowi Disebut Siap Bawa Dokumen Pendidikan Lengkap ke Sidang
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan kesepakatannya dengan Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih calon presiden yang melanggar hak asasi manusia (HAM), berpotongan diktator, atau memiliki rekam jejak masalah korupsi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.
Ganjar menyampaikan bahwa pesan ini disampaikan oleh Jokowi lima tahun sebelumnya, saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Menurut Ganjar, kriteria yang disampaikan oleh Jokowi tersebut seharusnya menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2024.
Politikus PDI-P ini juga menekankan pentingnya memilih kandidat yang konsisten, visioner, mampu mendengarkan aspirasi rakyat, serta memiliki sifat negarawan dan reformis. Selain itu, Ganjar berpesan agar rakyat menjaga proses politik demokrasi dengan baik, serta melawan praktik politik dinasti yang mengancam demokrasi.
Ganjar Pranowo juga menegaskan komitmennya untuk tidak mengecewakan rakyat apabila terpilih sebagai presiden kelak. Dia berjanji untuk memulai sebuah era baru di Indonesia di mana tidak ada satu pun rakyat yang ditinggalkan, serta memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul.
https://youtu.be/MF5AseHekZs
Pernyataan Ganjar ini menjadi sorotan dalam debat dan menjadi pembahasan utama di media sosial serta pemberitaan nasional. Publik pun diharapkan untuk mempertimbangkan dengan seksama kriteria yang disampaikan oleh Ganjar dan Jokowi dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan.
(A/08)
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL
JAKARTA Takhta Suci Vatikan resmi menunjuk Mgr. Walter Erbi sebagai Nunsius Apostolik atau Duta Besar Vatikan untuk Republik Indonesia.
NASIONAL
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karokar
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri acara syukuran Hari Bhayangkara ke80 yang digelar di Aula Polres Simalungu
PEMERINTAHAN