JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan seruan tegas kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan intimidasi terhadap rakyat Indonesia.
Dalam kampanye akbar pasangan Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu (3/2/2024), Megawati menegaskan bahwa PDI-P adalah partai politik yang sah dan berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu).
“Mari kita ingat! Hei polisi, jangan lagi melakukan intimidasi terhadap rakyatku! Hei tentara, jangan lagi mengintimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai yang sah di republik ini,” ujar Megawati dengan tegas, disambut sorak sorai pendukungnya.
Baca Juga:
Megawati menegaskan bahwa pemilu adalah hak rakyat Indonesia, dan bukan milik dari aparat keamanan. “Artinya, kami memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilihan umum adalah hak rakyat, bukan milik kalian, ingat!” tambahnya dengan penuh semangat.
Dalam pidatonya, Megawati juga menyampaikan ketidakpuasannya terhadap intimidasi yang dilakukan aparat keamanan terhadap rakyat selama masa kampanye menuju Pemilu 2024. Ia menyinggung kasus-kasus seperti penangkapan politikus Partai Persatuan Indonesia, Aiman Witjaksono, serta insiden penganiayaan terhadap relawan pasangan Ganjar-Mahfud di Gunungkidul beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
“Saya tidak bisa lagi bersabar, karena saya melihat bahwa aparat telah diarahkan untuk menakut-nakuti rakyat selama masa Pemilu 2024,” ungkap Megawati. Megawati menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil bagi semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, baik itu presiden, menteri, tentara, atau polisi.
“Saya tidak bisa menerima penggunaan kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita,” tandasnya dengan penuh keberanian.
Megawati juga menyerukan agar rakyat tidak takut akan intimidasi yang dilakukan aparat karena hukum seharusnya melindungi segenap warga negara Indonesia. “Siapapun orangnya, jika merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dibagi-bagi hanya karena keinginan untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkas Megawati dengan tegas.
(FZ)
MEDAN Anggota Satlantas Polrestabes Medan, Aiptu Rudi Hartono, mengungkapkan penyesalan mendalam atas tindakannya yang viral karena mema
Hukum dan Kriminal
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya mendukung p
Kesehatan
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengapresiasi kebersamaan dan kekompakan yang ditunjukkan kel
Komunitas
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kegiatan Penerangan Hukum yang digelar ol
Hukum dan Kriminal
LOMBOK TIMUR Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) memeriksa seorang pemandu wisata berinisial AM, yang menda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Drama perceraian pasangan publik figur Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi berakhir di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama
Entertainment
WONOSOBO Mantan peserta ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia, Setiyono, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri
Hukum dan Kriminal
TEHERAN Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan pernyataan keras terkait ketegangan yang terus memanas dengan Ameri
Internasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap fakta mengejutkan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anakanak yang bersedia hadir ke sekolah selama masa liburan tetap akan mendapatkan j
Nasional