Gempa M6,7 Guncang Sulteng, BNPB Catat 1 Warga Tewas dan Ratusan Terdampak
PALU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) dan menimbu
PERISTIWA
JAKARTA – Capres Ganjar Pranowo, merespons aspirasi dari komunitas nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh nelayan dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung, Ganjar menegaskan bahwa regulasi di sektor kelautan ke depan harus benar-benar berpihak pada nelayan.
Dalam pidatonya, Ganjar menyatakan bahwa regulasi-regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus segera dikaji atau direvisi. Ia menunjukkan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi nelayan dan memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung kesejahteraan mereka.
Ganjar mengapresiasi serta menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan. Ia mengakui bahwa semua aspirasi tersebut akan dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan. Dalam konteks ini, Ganjar sepakat bahwa perizinan untuk nelayan harus dipermudah, dengan menggunakan KTP dan sistem digital untuk memudahkan proses administratif.
Pada pertemuan di kediamannya di Patra Kuningan Jakarta, para nelayan menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi, terutama terkait aturan zonasi yang dinilai merugikan mereka. Mereka mencatatkan contoh aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, yang membatasi nelayan melaut pada titik 573/572, sekitar 200 mil laut. Para nelayan menilai bahwa laut Indonesia yang sangat luas seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih baik oleh nelayan dalam negeri.
Aspirasi nelayan juga termasuk keluhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 85/2023 tentang penangkapan terukur, yang menetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, nelayan dilarang melaut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap, dan lainnya.
Dengan respons aktif terhadap aspirasi nelayan, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahan ke depan, dengan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan mendukung kesejahteraan dan perkembangan nelayan Indonesia. (Ayu lestari)
PALU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) dan menimbu
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyampaikan adanya dugaan kejanggalan dalam salinan dokumen ijazah Presiden ke7 RI
POLITIK
Oleh Yakub F. IsmailDALAM beberapa bulan terakhir dunia benarbenar menghadapi badai perang yang begitu dahsyat dampaknya bagi seluruh send
OPINI
JAKARTA Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menyoroti dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam sejumlah aksi mahasiswa
POLITIK
MEDAN Seorang mahasiswa berinisial CS (25) asal Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ditangkap petugas di Bandara Internasional Kualanamu sete
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Rasyid Siddiq, S.H., CDRA., CPLA.DI atas mejameja kekuasaan, angkaangka ekonomi sering menjadi dasar pengambilan kebijakan. Pertumbu
OPINI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, meski pemerintah memberlakukan moratoriu
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan di wilay
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menyoroti dugaan adanya keterlibatan aktor politik di balik aksi penolakan terha
POLITIK
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyatakan dukungan kepada David Luther Lubis u
POLITIK