KPU Kabupaten Batu Bara Ikuti Rapat Koordinasi Rekapitulasi Hasil Suara Pilgub Sumut 2024

Medan – KPU Kabupaten Batu Bara mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024, yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara di Hotel Emerald Garden, Medan. Rapat ini berlangsung pada Sabtu pagi, dimulai pukul 09.00 WIB, dan dihadiri oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara.

Dalam acara tersebut, KPU Kabupaten Batu Bara diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Batu Bara, Erwin, serta sejumlah anggota KPU lainnya, yaitu Abdillah, Burhan, Sulianto, dan Tri Faith Gushendipo Manalu. Selain itu, Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara, Adhe Siska Amelia Rinanda, juga hadir, bersama dengan sejumlah staf dan operator, di antaranya Kasubbag Teknis PP dan Parhupmas, Melinawaty KN, Kasubbag Rendatin, Zulkarnaen, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Raja Ahmad Faisal Harahap, serta Operator Sirekap KPU Kabupaten Batu Bara, Irzalia Marwah.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi yang akan dilakukan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keseragaman dalam proses penghitungan dan pelaporan suara di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, demi transparansi dan akurasi hasil pemilu.Dalam kesempatan ini, pihak KPU Kabupaten Batu Bara turut menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai elemen penyelenggara pemilu untuk meminimalisir potensi kendala dalam proses rekapitulasi suara. Harapannya, proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh pihak.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan persiapan menuju rekapitulasi hasil Pilgub Sumut 2024 yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. KPU Kabupaten Batu Bara juga berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. (JOHANSIRAIT)