
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
Medan – Pada Jumat, 5 Desember 2024, sekitar 2.000 warga Medan akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Aksi ini dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Medan Pendukung Pilkada Jujur. Mereka mendesak KPU untuk menggelar pemilihan suara ulang Pemilihan Walikota Medan karena berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.
Koordinator aksi, Datok Agustian, menyampaikan bahwa pemilihan Walikota Medan dilaksanakan bersamaan dengan bencana banjir yang melanda kota ini. Banjir menggenangi 10 kecamatan, menyebabkan banyak warga tidak dapat memberikan hak suaranya. “Banjir membuat 10 kecamatan di Medan terendam, sehingga masyarakat berhalangan untuk ikut memilih,” kata Agustian. Akibatnya, partisipasi pemilih di Medan hanya mencapai lebih dari 20 persen, jauh dari harapan untuk demokrasi yang inklusif.
Aliansi ini juga menilai bahwa pelaksanaan Pilkada tidak sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang seharusnya langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Mereka mengklaim bahwa KPU gagal menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Medan. Agustian menambahkan bahwa banyak warga yang tidak menerima surat undangan atau C6 untuk memilih, yang mengurangi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bebas.Selain itu, Agustian menuduh adanya keterlibatan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka. Ia juga mengungkapkan temuan adanya praktik pencoblosan ganda yang melibatkan video orang yang diduga mencoblos lebih dari sekali. “Kami melihat banyak Kepling disuruh mendukung salah satu calon. Kemudian ada video orang mencoblos kertas suara lebih dari sekali dan begitu bebasnya membawa handphone ke bilik suara,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini, yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, murni digerakkan oleh warga Medan yang merasa hak suara mereka tidak dihargai. Agustian menyatakan bahwa sekitar 2.000 orang diperkirakan akan ikut serta dalam aksi tersebut, yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.“Kami menggelar aksi oleh masyarakat Medan, jadi ini tidak terkait dengan salah satu partai. Estimasi mencapai 1.800 hingga 2.000 lebih yang akan ikut aksi kami besok,” kata Agustian menambahkan.Unjuk rasa ini diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya Pilkada Walikota Medan yang dinilai penuh dengan ketidakberesan. Masyarakat berharap agar KPU menanggapi tuntutan mereka untuk memastikan pemilihan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi