Hasan Nasbi Ingatkan: Masalah Terkait Banjir Harus Ditarik Puluhan Tahun, Bukan Salahkan Menteri Baru
JAKARTA Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir
NASIONAL
Medan – Pada Jumat, 5 Desember 2024, sekitar 2.000 warga Medan akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Aksi ini dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Medan Pendukung Pilkada Jujur. Mereka mendesak KPU untuk menggelar pemilihan suara ulang Pemilihan Walikota Medan karena berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.
Koordinator aksi, Datok Agustian, menyampaikan bahwa pemilihan Walikota Medan dilaksanakan bersamaan dengan bencana banjir yang melanda kota ini. Banjir menggenangi 10 kecamatan, menyebabkan banyak warga tidak dapat memberikan hak suaranya. “Banjir membuat 10 kecamatan di Medan terendam, sehingga masyarakat berhalangan untuk ikut memilih,” kata Agustian. Akibatnya, partisipasi pemilih di Medan hanya mencapai lebih dari 20 persen, jauh dari harapan untuk demokrasi yang inklusif.
Aliansi ini juga menilai bahwa pelaksanaan Pilkada tidak sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang seharusnya langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Mereka mengklaim bahwa KPU gagal menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Medan. Agustian menambahkan bahwa banyak warga yang tidak menerima surat undangan atau C6 untuk memilih, yang mengurangi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bebas.Selain itu, Agustian menuduh adanya keterlibatan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka. Ia juga mengungkapkan temuan adanya praktik pencoblosan ganda yang melibatkan video orang yang diduga mencoblos lebih dari sekali. “Kami melihat banyak Kepling disuruh mendukung salah satu calon. Kemudian ada video orang mencoblos kertas suara lebih dari sekali dan begitu bebasnya membawa handphone ke bilik suara,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini, yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, murni digerakkan oleh warga Medan yang merasa hak suara mereka tidak dihargai. Agustian menyatakan bahwa sekitar 2.000 orang diperkirakan akan ikut serta dalam aksi tersebut, yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.“Kami menggelar aksi oleh masyarakat Medan, jadi ini tidak terkait dengan salah satu partai. Estimasi mencapai 1.800 hingga 2.000 lebih yang akan ikut aksi kami besok,” kata Agustian menambahkan.Unjuk rasa ini diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya Pilkada Walikota Medan yang dinilai penuh dengan ketidakberesan. Masyarakat berharap agar KPU menanggapi tuntutan mereka untuk memastikan pemilihan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir
NASIONAL
JAKARTA Advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solichin, mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pemerintah Ind
HUKUM DAN KRIMINAL
BIREUEN Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang putus
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL