PDIP Laporkan Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut Terkait Bansos dan Tekanan Politik

Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan adanya sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024), Djarot memastikan partainya akan membawa dugaan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diproses secara hukum.

“Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, mulai dari video rekaman hingga dokumen surat-menyurat. Semua ini akan kami serahkan ke Bawaslu sebagai langkah konkret,” ujar Djarot.

Djarot menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kemenangan atau kekalahan dalam proses demokrasi. Namun, ia menyoroti cara-cara yang dinilai tidak wajar dalam meraih kemenangan, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

“Dalam memenangkan demokrasi, seharusnya nilai-nilai, norma-norma, dan etika moral ditegakkan. Tapi, kenyataannya, justru ada indikasi sisi gelap demokrasi yang muncul, khususnya di Sumatera Utara,” tambah Djarot.

Menurutnya, dugaan kecurangan tersebut termasuk penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk memengaruhi suara, serta adanya tekanan terhadap pasangan calon yang diusung PDIP, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

PDI Perjuangan memastikan bahwa seluruh bukti yang telah dikumpulkan akan segera diserahkan ke Bawaslu. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas proses demokrasi di Sumut tetap terjaga.

“Kami punya rekaman video dan dokumen pendukung lainnya. Ini menjadi bukti penting untuk mengungkap berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pilkada berlangsung,” terang Djarot.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu di Sumut agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingan politik.

Berdasarkan data Lembaga Survei Indikator yang dirilis pada Kamis pagi, pasangan Bobby Nasution-Surya unggul jauh dalam hitung cepat dengan perolehan 62,71% suara. Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mendapatkan 37,29%.

Djarot menekankan bahwa hasil quick count tersebut belum final. “Hasil resmi Pilkada akan diketahui setelah penghitungan dan rekapitulasi suara selesai dilakukan oleh KPU,” tegasnya.

Djarot berharap dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu dapat diusut tuntas agar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tidak hilang. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu.

“Kami ingin memastikan demokrasi berjalan dengan bersih dan adil. Bagi kami, demokrasi bukan hanya soal kemenangan, tetapi bagaimana cara mencapainya,” tutup Djarot.

(JOHANSIRAIT)