Habiburokhman Jawab Kritik Johan Budi: Amnesti Hasto untuk Keadilan, Bukan Politik
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK
BATUBARA – Masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan gubernur (Pilgub) yang seharusnya steril dari atribut kampanye, ternyata masih diwarnai dengan keberadaan spanduk dan baliho pasangan calon (paslon) di sejumlah jalanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pantauan langsung di berbagai lokasi menunjukkan bahwa sejumlah spanduk kampanye masih terpampang jelas di titik-titik strategis. Padahal, sesuai peraturan yang berlaku, seluruh bentuk alat peraga kampanye (APK) harus sudah dibersihkan sebelum masa tenang dimulai. Fakta di lapangan ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan komitmen penyelenggara pemilu dalam menegakkan aturan.
“Seharusnya pada masa tenang ini, tidak ada lagi spanduk atau baliho yang tersisa di jalanan. Namun, faktanya masih banyak alat peraga yang belum ditertibkan. Ini jelas melanggar aturan,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pengawasan yang lemah dari Bawaslu dan KPU juga menjadi sorotan tajam. Banyak pihak menilai kedua lembaga ini kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Padahal, keberadaan APK di masa tenang dapat memengaruhi persepsi pemilih yang seharusnya sudah memasuki fase refleksi sebelum pencoblosan.
Menurut aturan, KPU dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan sterilitas atribut kampanye selama masa tenang. Namun, lambannya tindakan mereka memunculkan pertanyaan: Ada apa dengan pengawasan pemilu? Apakah ini murni kelalaian atau ada faktor lain yang bermain?
Sampai berita ini diturunkan, pihak Bawaslu maupun KPU belum memberikan tanggapan resmi terkait keberadaan spanduk-spanduk tersebut.
Masyarakat berharap agar lembaga-lembaga pengawas pemilu segera bertindak tegas. Penertiban alat peraga kampanye dinilai penting untuk menjaga integritas proses pemilu yang jujur dan adil.
(KRISNA)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK
JAKARTA, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bo
NASIONAL
JAKARTA Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Presiden Prabo
POLITIK
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jaka
NASIONAL
BANDA ACEH Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir b
NASIONAL
JAKARTA Perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia kembali memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu malam,
NASIONAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai wacana koalisi permanen yang disuarakan Ketua Umum P
POLITIK
TAPANULI SELATAN Solidaritas warga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Selatan kembali mengalir. Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawuf
NASIONAL
LUMAJANG Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, S
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subi
POLITIK