Pemulihan Cepat Jalan Nasional: Alat Berat Dikerahkan Usai Banjir Sumbar
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
Jakarta – Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan berlangsung dalam hitungan hari. KPU mencatat sebanyak 61.108.169 pemilih, atau 30,01% dari total 203.657.354 pemilih, akan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa pemilih yang akan berpartisipasi terdiri dari 101.654.993 laki-laki (49,91%) dan 102.111.361 perempuan (50,09%). Mereka akan memberikan suara di 435.296 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Selain itu, pemilih disabilitas sebanyak 951.812 orang atau 0,47% juga akan menggunakan hak pilihnya,” ujar Afifuddin usai rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) di Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Afifuddin juga memaparkan profil pemilih berdasarkan kelompok generasi:
Generasi Z: 52.318.841 orang (25,69%) Generasi Milenial: 67.731.281 orang (33%) Generasi X: 55.069.832 orang (27,04%) Baby Boomer: 25.799.756 orang (12,67%) Pre-Boomer: 2.737.644 orang (1,34%)“Dengan profil ini, mayoritas pemilih Pilkada kali ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Hal ini menegaskan peran besar generasi muda dalam menentukan arah masa depan bangsa,” tambah Afifuddin.
Dalam Pilkada serentak 2024, terdapat total 1.557 pasangan calon (paslon) yang bertarung, meliputi:
103 paslon gubernur dan wakil gubernur. 1.169 paslon bupati dan wakil bupati. 285 paslon wali kota dan wakil wali kota.Selain itu, terdapat 37 paslon calon tunggal yang terdiri atas:
1 paslon gubernur dan wakil gubernur. 31 paslon bupati dan wakil bupati. 5 paslon wali kota dan wakil wali kota.“Pemilih di daerah dengan calon tunggal tetap memiliki hak suara untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap paslon yang bersangkutan melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” jelas Afifuddin.
Terkait pendistribusian logistik, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mulai mengirimkan kebutuhan ke TPS-TPS pada 26 November 2024.
“Per 24 November 2024, sebanyak 47,92% kotak suara telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hari ini, kotak suara mulai didistribusikan dari PPK ke desa, dan selanjutnya dari desa ke TPS. Besok, TPS juga akan dipersiapkan untuk pemungutan suara yang dijadwalkan pada Rabu, 27 November,” terang Afifuddin.
KPU terus mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya demi menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Dengan keterlibatan aktif pemilih, Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai asas demokrasi.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
GUNUNG PUTRI, BOGOR Warga Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di ping
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar t
NASIONAL
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Ru
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama tahun ini, sebuah momen yang menurut Menteri Agama Nasarudd
NASIONAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya untuk menjadi negara pertama yang mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Produksi beras nasional pada 2025 mengalami lonjakan signifikan, memengaruhi pola impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) m
EKONOMI
JAKARTA, Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK