KPU Jakarta Siapkan Fasilitas Khusus untuk Pemilih Difabel pada Pilkada 2024

Jakarta– Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terus mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan pemilih difabel dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan mandiri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Sosialisasi mengenai hal ini dilakukan di Veldrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu (23/11), dengan menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih difabel.

Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung pemilih difabel, termasuk alat bantu untuk tunanetra dan prosedur khusus bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan saat mencoblos.

Wahyu menegaskan bahwa pemilih difabel dapat memilih untuk menggunakan hak pilih secara mandiri atau dengan didampingi. “Jadi menggunakan hak pilih itu bisa secara mandiri atau didampingi. Kalau mandiri, mereka akan mencoblos sendiri, sementara kalau didampingi, ada persyaratan tertentu,” kata Wahyu.

Bagi pemilih difabel yang memilih menggunakan pendamping, KPU Jakarta mensyaratkan agar pendamping, baik keluarga atau petugas, menandatangani surat pernyataan pendamping. “Di surat itu, mereka tidak boleh mengungkap pilihan orang tersebut ketika dia mencoblos,” tambah Wahyu.

Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi pemilih tunanetra, KPU Jakarta telah menyiapkan alat bantu tunanetra (ABTN) di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Wahyu menjelaskan bahwa alat bantu ini berfungsi untuk memudahkan pemilih tunanetra dalam memilih secara mandiri. “ABTN ini memiliki permukaan timbul yang membantu mereka meraba nomor calon yang ingin dipilih,” jelas Wahyu.

Meskipun alat bantu ini hanya berupa template, Wahyu menegaskan bahwa setiap TPS akan memiliki satu ABTN, yang dapat digunakan oleh pemilih tunanetra lainnya jika diperlukan. “Formatnya seperti template yang ditempel di atas surat suara, sehingga mereka bisa meraba dan mengetahui nomor calon yang dipilih,” tambahnya.

Untuk memastikan kenyamanan pemilih difabel, KPU Jakarta juga telah merancang fasilitas khusus di TPS, seperti pintu masuk dan meja yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. “Pintu masuk TPS harus memiliki lebar minimal 90 cm dan meja diatur dengan ketinggian tertentu untuk memastikan kenyamanan pemilih difabel,” ujar Wahyu.

Selain itu, KPU Jakarta telah menggandeng 18 organisasi disabilitas di seluruh Jakarta untuk membantu menyosialisasikan hak pilih bagi pemilih difabel. “Kami berharap di hari terakhir kampanye, mereka mendapatkan informasi terkini mengenai pelayanan yang kami siapkan untuk teman-teman disabilitas,” lanjutnya.

Wahyu juga menyampaikan bahwa jumlah pemilih difabel di DKI Jakarta mencapai lebih dari 72.000 orang, mencakup berbagai jenis disabilitas, mulai dari motorik hingga sensorik. Menariknya, tingkat partisipasi pemilih difabel di Jakarta tergolong tinggi, dengan hampir 100 persen dari mereka menggunakan hak pilihnya pada Pilkada sebelumnya.

“Di DKI Jakarta ada 72 ribu lebih pemilih difabel yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kami berharap mereka dapat memilih dengan lancar pada Pilkada 2024, karena semua data terkait pemilih difabel sudah kami rekap dengan baik,” tutup Wahyu.

(JOHANSIRAIT)