Bawaslu Sebut Sindir Massa dan Keterlambatan Jadwal Sebabkan Kericuhan Debat Pilkada Tapteng

MEDAN- Penyebab kericuhan dalam debat Pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng) yang berlangsung pada 8 November 2024 lalu akhirnya terungkap. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Utara (Sumut) menyebutkan bahwa saling sindir antar massa pendukung pasangan calon (paslon) yang hadir dalam acara tersebut menjadi pemicu utama kericuhan. Selain itu, masalah teknis seperti keterlambatan jadwal acara juga dinilai memperburuk situasi, yang sempat memanas di tengah debat.

 

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Saut Boang Manalu, dalam penjelasannya pada Senin (11/11/2024), mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama kericuhan adalah aksi saling sindir dan serangan verbal antara massa pendukung dari masing-masing pasangan calon. Saut menegaskan bahwa setiap pasangan calon diharapkan bisa lebih bijak dan mengendalikan massa pendukungnya agar suasana tetap kondusif dan terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan.

Baca Juga:

• Tutup PPPJ Angkatan 82, Jaksa Agung: Saya Butuh Jaksa yang Pintar, Berintegritas, dan Bermoral
• MES Sumut Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah Lewat Program Strategis

“Paslon yang di dalam membawa massa, kita harap masing-masing paslon bisa mengendalikan massa masing-masing sehingga tidak menimbulkan saling sahut saat berlangsungnya debat. Itu terjadi saling menyindir, saling menyerang kata-kata terhadap calon satu dengan lain sehingga menimbulkan massa tersulut,” ujar Saut.

Selain itu, Saut juga menyarankan agar pada debat-debat selanjutnya, panitia penyelenggara Pilkada bisa membuat pengaturan yang lebih baik terkait pemisahan massa pendukung di dalam ruangan, guna meminimalkan potensi kericuhan. Ia mengusulkan adanya pembatasan fisik yang memisahkan ruang antara massa pendukung kedua paslon, agar suasana debat lebih terjaga dan kondusif.

Baca Juga:

• Permohonan Ditolak, Nikita Mirzani Masih Harus Jalani Penahanan
• Transaksi Kripto Tembus Rp 276 Triliun per Juli 2025, Tetap Moncer di Tengah Gejolak Politik

“Kita berharap saat debat nanti ada pembatas atau ruang dimana masing-masing massa ini bisa terpisah, ada jarak yang memisahkan mereka sehingga ketika ada suasana kurang kondusif ada batasan yang memisahkan,” ungkapnya.

Bawaslu juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan debat tersebut, di mana salah satu temuan utama adalah ketidaktepatan waktu yang disepakati sebelumnya. Debat yang seharusnya dimulai pukul 19.00 WIB, terlambat satu jam hingga akhirnya baru dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Situasi ini, menurut Saut, memicu ketegangan di kalangan massa pendukung yang sudah mulai datang lebih awal dan menunggu terlalu lama, yang menambah ketidaksabaran.

“Saat pembagian ID card, yang semestinya dimulai pada pukul 19.00 WIB, molor hingga pukul 20.00 WIB. Ini sudah memulai situasi yang kurang kondusif pada acara kita. Kami minta KPU untuk lebih tepat waktu di acara-acara mendatang,” jelas Saut.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan yang lebih baik terkait undangan dan jadwal acara. Jika ada perubahan waktu, harus ada komunikasi yang jelas dan informasi yang tepat untuk semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Selain keterlambatan waktu, Saut juga menyebut adanya kekeliruan dalam pembagian waktu oleh moderator yang turut berperan dalam memperburuk kericuhan. Moderator yang seharusnya memberikan kesempatan secara adil kepada masing-masing paslon, terindikasi melakukan kesalahan dalam mengatur giliran dan waktu bicara, yang memicu ketidakpuasan di kalangan peserta dan massa pendukung.

“Kesilapan dari moderator dalam memberikan kesempatan kepada kedua paslon juga turut menyulut kericuhan massa. Ke depan, kita berharap KPU lebih mempersiapkan dan memastikan perlakuan yang adil terhadap masing-masing calon,” tegas Saut.

Bawaslu Sumut berharap agar pelaksanaan debat dan acara politik lainnya bisa lebih tertib, dengan memperhatikan berbagai aspek teknis dan komunikasi yang lebih baik antara penyelenggara, peserta, dan pendukung. Saut menambahkan, pengaturan lokasi debat, terutama terkait pemisahan massa pendukung, menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga suasana tetap kondusif dan fokus pada esensi debat itu sendiri.

“Bawaslu berharap pada debat-debat berikutnya, ada upaya serius untuk mencegah kejadian serupa. Kami mendorong KPU untuk lebih mempersiapkan acara, baik dari segi teknis maupun manajemen massa. Hal ini demi menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, kericuhan yang terjadi dalam debat Pilkada Tapteng ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari kalangan kepolisian yang tengah menyelidiki insiden tersebut. Bawaslu berjanji akan terus memantau situasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada acara debat pilkada mendatang. (JOHANSIRAIT)

Tutup PPPJ Angkatan 82, Jaksa Agung: Saya Butuh Jaksa yang Pintar, Berintegritas, dan Bermoral

MES Sumut Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah Lewat Program Strategis

Permohonan Ditolak, Nikita Mirzani Masih Harus Jalani Penahanan

Transaksi Kripto Tembus Rp 276 Triliun per Juli 2025, Tetap Moncer di Tengah Gejolak Politik

Discord Umumkan Pembaruan Kebijakan Besar, Berlaku Mulai 29 September 2025

PKKMB Universitas Moestopo 2025: Menyatukan Nilai Religius, Ilmu, dan Dampak Nyata bagi Bangsa