DPRD Medan Rencanakan Pemanggilan BKPSDM untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk segera memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Medan dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang semakin dekat.

Wong Chun Sen menjelaskan bahwa meskipun wacana pemanggilan ini telah muncul, hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. “Wacana itu memang ada, namun karena AKD belum terbentuk, kita belum bisa melakukan pemanggilan resmi,” kata Wong di Medan

Menurut Wong, rapat dengar pendapat (RDP) untuk memanggil pihak terkait, termasuk BKPSDM, hanya bisa dilakukan oleh AKD yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinir rapat semacam itu. “Kalau hanya anggota dewan saja, kita tidak bisa panggil. Harus melalui komisi yang melakukan RDP. Makanya, kami terus kebut pembentukan AKD agar segera selesai,” jelasnya.

Salah satu fokus utama dalam rapat dengar pendapat tersebut adalah memastikan bahwa ASN di Kota Medan tetap menjaga netralitasnya dalam Pilkada Serentak 2024. Wong menegaskan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam memastikan tidak ada keberpihakan dari ASN yang dapat merusak proses demokrasi.

“Yang bisa melakukan koordinasi langsung dengan BKPSDM adalah Tim Hukum atau LO (Liaison Officer) dari masing-masing pasangan calon. Kami berharap jika ada temuan mengenai keberpihakan ASN, segera dilaporkan ke Bawaslu. Tidak hanya pasangan calon, seluruh pihak harus terlibat dalam memastikan Pilkada berjalan lancar dan damai,” tegas Wong.

Wong juga mengingatkan bahwa netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijaga demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. “Kami ingin memastikan bahwa Pilkada 2024 di Medan bisa berlangsung tanpa ada intervensi atau keberpihakan dari pihak manapun, terutama dari ASN,” ujarnya.

Mengenai kapan AKD akan terbentuk, Wong mengungkapkan bahwa hal itu akan dilakukan segera setelah pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Medan. “Untuk pelantikan definitif, surat akan kami masukkan hari ini ke Gubernur Sumut. Proses biasanya memakan waktu 15 hari. Setelah pelantikan, AKD akan segera dibentuk dan pengawasan, termasuk memanggil BKPSDM, bisa langsung dilakukan,” ungkap Wong.

Namun, apabila pembentukan AKD tidak selesai tepat waktu sebelum hari pencoblosan, Wong memastikan bahwa pemanggilan BKPSDM tetap akan dilaksanakan. “Kalau AKD belum terbentuk sebelum waktu pencoblosan, tetap akan kita panggil. Kami akan melihat perkembangan situasi di lapangan, dan itu akan menjadi bahan kami dalam RDP nanti. Pastinya, kami tetap akan melakukan evaluasi,” tambahnya.

Wong berharap dengan adanya pemanggilan dan pengawasan yang ketat, proses Pilkada Serentak 2024 di Medan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan bersih. “Kami akan terus mengawal proses ini, agar tidak ada yang merasa dirugikan dan agar masyarakat tetap percaya pada proses demokrasi,” pungkasnya. (JOHANSIRAIT)