"Mau Hadir Gimana?" SBY Berpotensi Absen di Sidang Tahunan MPR
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPRDPD yang d
POLITIK
SUMUT –Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Hasan Basri, menegaskan pentingnya pembentukan taspos (tim satu pintu) atau gugus tugas untuk menyelesaikan persoalan konflik agraria yang masih marak di Sumut, jika terpilih dalam Pilgub Sumut 2024. Pernyataan ini disampaikan Hasan saat mengikuti debat kedua Pilgub Sumut yang digelar pada Rabu malam (6/11/2024).
Hasan Basri mengungkapkan, masalah konflik lahan di Sumut masih tergolong tinggi dan membutuhkan penanganan serius. Ia berencana untuk membentuk taspos yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah provinsi. Hasan berharap gugus tugas ini dapat bekerja efektif untuk menemukan solusi konkret bagi penyelesaian sengketa tanah di masyarakat.
“Kita tahu permasalahan konflik tanah cukup tinggi. Kami akan membentuk taspos atau semacam gugus tugas yang akan bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di masyarakat,” ujar Hasan dalam debat tersebut.
Menurut Hasan, penyelesaian masalah tanah memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat. Ia menekankan pentingnya diskusi bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan menghindari ego sektoral yang bisa memperburuk keadaan.
Sentilan untuk Surya terkait Penyelesaian Konflik Tanah di Asahan
Hasan Basri juga menyentil rivalnya dalam Pilgub Sumut, Surya, yang juga calon Wakil Gubernur nomor urut 1, terkait penanganan konflik tanah di Kabupaten Asahan. Hasan mengkritik Surya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Asahan, karena tidak menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan masalah agraria di daerah tersebut.
“Kemauan pemimpin itu yang paling utama. Saya rasakan ketika saya di Asahan, tidak satupun permasalahan tanah itu yang terselesaikan. Ada masalah di kepala daerah, dan saya lihat tidak ada kemauan dari pemimpin di zaman Pak Surya,” kata Hasan, yang mengingatkan bahwa komitmen pemimpin dalam menyelesaikan masalah sangat penting.
Hasan menambahkan bahwa jika terpilih sebagai Wakil Gubernur, ia akan melanjutkan upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur Edy Rahmayadi dalam menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut pada periode sebelumnya. Hasan berkomitmen untuk terus menyelesaikan persoalan agraria dan memperbaiki tata kelola tanah agar konflik serupa tidak terulang lagi.
Surya Menanggapi dan Tawarkan Reformasi Agraria
Menanggapi kritik tersebut, Surya menegaskan bahwa selama masa jabatannya sebagai Bupati Asahan, ia telah membentuk tim penyelesaian masalah tanah yang melibatkan Forkopimda, TNI/Polri, dan BPN. Namun, ia mengakui bahwa permasalahan tanah memang tak kunjung selesai.
“Memang permasalahan tanah ini tidak mudah. Kami sudah membentuk tim, dan melibatkan berbagai pihak, tetapi memang tidak selesai. Saya menawarkan reformasi agraria sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Surya.
Surya berpendapat bahwa reformasi agraria adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanah, dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian yang lebih transparan dan tepat sasaran. Ia berharap dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis pada pembaruan agraria, konflik tanah dapat diselesaikan dengan lebih baik di masa depan.
Komitmen untuk Penyelesaian Konflik Tanah di Sumut
Dalam debat tersebut, kedua calon Wakil Gubernur ini sepakat bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Baik Hasan Basri maupun Surya menekankan pentingnya komitmen pemimpin dan integrasi antara berbagai lembaga untuk mengatasi permasalahan tanah yang selama ini menjadi persoalan krusial di Sumut.
Namun, dengan pendekatan yang berbeda, masing-masing calon menunjukkan cara mereka untuk mengatasi masalah ini, dan keduanya berharap dapat membawa solusi bagi masyarakat Sumut jika terpilih pada Pilgub Sumut 2024 mendatang.
(N/014)
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPRDPD yang d
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia segera ditanga
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Dua warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi tertabra
PERISTIWA
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mendorong pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam pembahasan Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyara
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka terbila
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN