Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JABAR –Partai Buruh secara resmi mengumumkan dukungannya untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Dukungan tersebut disampaikan melalui penyerahan dokumen surat keputusan Model B Persetujuan Parpol KWK yang dilakukan di Kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh di Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin, 26 Agustus 2024.
Dalam acara penyerahan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nurazali menyerahkan surat keputusan kepada Dedi Mulyadi, mantan bupati Purwakarta yang kini maju sebagai calon gubernur, dan Erwan Setiawan yang akan menjadi calon wakil gubernur. “Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh ini memberikan persetujuan penuh kepada pasangan calon kami, yaitu Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan,” ujar Ferry.
Ketua Tim Hukum Partai Buruh, Said Salahudin, menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pasangan calon ini hingga pemilihan berlangsung. “Partai Buruh dan organisasi-organisasi serikat buruh terbesar di Indonesia akan melakukan mobilisasi besar-besaran untuk memenangkan pasangan ini. Selama pasangan calon memenuhi syarat, dukungan kami tidak akan ditarik,” tambah Said.
Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi dan salam hormat kepada pimpinan Partai Buruh atas dukungannya. Ia juga mengucapkan selamat atas kemenangan Partai Buruh dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membuka lebih banyak ruang demokrasi. “Jawa Barat adalah wilayah dengan industri yang kuat dan jumlah buruh yang tinggi. Diskusi ke depan akan fokus pada kesejahteraan buruh dan hubungan antara pengusaha dengan pemerintah,” kata Dedi.
Politikus Gerindra ini menekankan pentingnya berbicara tentang perjuangan meningkatkan upah buruh melalui berbagai cara, termasuk dialog, perjanjian perburuhan, dan demonstrasi. “Demonstrasi sering kali menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan upah secara cepat,” tambahnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya integrasi antara kawasan industri dan permukiman buruh. Ia mengusulkan agar kawasan industri dilengkapi dengan permukiman buruh, seperti tower buruh dan apartemen buruh, untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul dari kos-kosan di kampung-kampung yang menyebabkan perubahan budaya sosial.
Selain dukungan dari Partai Buruh, Dedi Mulyadi juga telah menerima dukungan dari Partai Golkar dan Gerindra. Hari ini, ia dijadwalkan untuk menerima dukungan resmi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan semakin memperkuat posisi mereka dalam bursa Pilgub Jawa Barat 2024.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL