Hadiri Milad ke-109 Aisyiyah, Wali Kota Medan Puji Kemandirian Gerakan Perempuan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah merancang sistem Ujian Nasional (UN) versi baru yang dijadwalkan mulai diterapkan pada Februari 2026.
Rencana ini menandai kembalinya sistem evaluasi akhir pendidikan dengan pendekatan dan konsep yang telah diperbarui secara menyeluruh.
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sistem ini tidak lagi menggunakan istilah "ujian", melainkan akan hadir dengan penamaan dan konsep baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.
"Saya sampaikan sedikit saja, nanti tidak ada kata-kata 'ujian' lagi. Kata-kata penggantinya apa, tunggu sampai terbit surat keputusan," ujar Mu'ti di Gedung Pusdatin Kemendikdasmen, Ciputat, Tangerang (21/1/2025).
Sistem baru ini akan menyasar siswa kelas 6 SD dan 9 SMP mulai tahun 2026.
Sedangkan siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA akan mengikuti sistem evaluasi baru pada November 2025, bertepatan dengan masa seleksi masuk perguruan tinggi.
"Yang kelas 12 itu kan nanti akan kuliah. Sehingga hasilnya dapat jadi pertimbangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi," tambah Mu'ti.
Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, yang menyatakan bahwa implementasi sistem baru untuk jenjang SMA/SMK/MA akan dimulai November 2025, sementara SD dan SMP pada 2026.
UN versi baru ini diharapkan menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional yang lebih menyeluruh dan tidak sekadar menjadi alat ukur kelulusan.
"Sudah sejak lama ujian tidak lagi jadi penentu kelulusan. Tetapi evaluasi tetap penting untuk mengukur capaian belajar," jelas Mu'ti.
Sebagai catatan, sejak tahun 2021, UN telah digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang fokus pada evaluasi kompetensi dan lingkungan belajar.
AN diikuti oleh siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA, bukan siswa akhir tingkat pendidikan.
Pemerintah menyatakan akan mengumumkan keputusan resmi terkait sistem baru ini setelah aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diumumkan secara nasional.
(tb/a)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI