Pemerintah Siapkan Ujian Nasional Versi Baru, Mulai Berlaku Februari 2026

JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah merancang sistem Ujian Nasional (UN) versi baru yang dijadwalkan mulai diterapkan pada Februari 2026.

Rencana ini menandai kembalinya sistem evaluasi akhir pendidikan dengan pendekatan dan konsep yang telah diperbarui secara menyeluruh.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sistem ini tidak lagi menggunakan istilah "ujian", melainkan akan hadir dengan penamaan dan konsep baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.

"Saya sampaikan sedikit saja, nanti tidak ada kata-kata 'ujian' lagi. Kata-kata penggantinya apa, tunggu sampai terbit surat keputusan," ujar Mu'ti di Gedung Pusdatin Kemendikdasmen, Ciputat, Tangerang (21/1/2025).

Sistem baru ini akan menyasar siswa kelas 6 SD dan 9 SMP mulai tahun 2026.

Sedangkan siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA akan mengikuti sistem evaluasi baru pada November 2025, bertepatan dengan masa seleksi masuk perguruan tinggi.

"Yang kelas 12 itu kan nanti akan kuliah. Sehingga hasilnya dapat jadi pertimbangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi," tambah Mu'ti.

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, yang menyatakan bahwa implementasi sistem baru untuk jenjang SMA/SMK/MA akan dimulai November 2025, sementara SD dan SMP pada 2026.

UN versi baru ini diharapkan menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional yang lebih menyeluruh dan tidak sekadar menjadi alat ukur kelulusan.

"Sudah sejak lama ujian tidak lagi jadi penentu kelulusan. Tetapi evaluasi tetap penting untuk mengukur capaian belajar," jelas Mu'ti.

Sebagai catatan, sejak tahun 2021, UN telah digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang fokus pada evaluasi kompetensi dan lingkungan belajar.

AN diikuti oleh siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA, bukan siswa akhir tingkat pendidikan.

Pemerintah menyatakan akan mengumumkan keputusan resmi terkait sistem baru ini setelah aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diumumkan secara nasional.

(tb/a)