JAKARTA -Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak enam kepala daerah dari berbagai provinsi untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan Sekolah Rakyat dan optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ajakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi bersama enam kepala daerah, yakni Bupati Katingan dan Bupati Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Wakil Bupati Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), serta Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, dan Bupati Lima Puluh Kota (Sumatera Barat).
Baca Juga:
"Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural," ujar Mensos.
Saifullah menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi, terutama akibat minimnya akses pendidikan dan keterampilan.
Baca Juga:
Di sisi lain, DTSEN dinilai sebagai tulang punggung kesejahteraan sosial karena mampu memadankan data sosial ekonomi dengan data kependudukan, sehingga kebijakan bisa diambil secara akurat dan transparan.
"Dengan pemetaan desil dan platform digital seperti Cek Bansos, proses verifikasi dan pemutakhiran data kini lebih mudah. Maka, penting bagi daerah untuk aktif memperbarui data setiap tiga bulan," jelas Mensos.
Upaya ini mendapat sambutan positif dari para kepala daerah. Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan siap bersinergi, "Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang sudah mengakar. Ini akan kami padukan dengan kebijakan pendidikan di Solok."
Sementara itu, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong menegaskan komitmennya terhadap akurasi data, "Kami siap mendorong pemutakhiran data secara berkala agar program sosial tepat sasaran. DTSEN penting untuk efisiensi kebijakan daerah."
Dengan kombinasi data yang akurat dan program pemberdayaan berbasis pendidikan, Kemensos berharap masyarakat tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga naik kelas secara berkelanjutan dan mandiri.*
(at/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal