PADANG— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Putusan MK No: 3/PUU-XXII/2024 tersebut menyatakan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis, termasuk bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Baca Juga:
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
Oleh karena itu, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan para kepala daerah guna memastikan implementasi putusan tersebut berjalan efektif di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
"Putusan MK itu final dan mengikat serta harus dilaksanakan. Ini menjadi landasan hukum yang jelas untuk menjamin akses pendidikan dasar yang merata dan gratis," ujar Bima saat ditemui di Padang, Kamis (29/5/2025).
Ia menambahkan, pelaksanaan putusan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.
Apalagi saat ini sedang berlangsung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga penyesuaian perlu segera dilakukan.
"Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala daerah dan Bappeda untuk membahas penyesuaian kebijakan ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna menyusun mekanisme yang realistis namun tetap sesuai standar pelayanan minimal," tambahnya.
Dalam amar putusan MK, ditegaskan bahwa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" adalah kewajiban negara, termasuk pada lembaga pendidikan swasta yang menerima dana bantuan pemerintah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pendidikan inklusif dan terjangkau bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.*
BELU Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara (GN) Pos Laktutus terus menunjukkan kepedulian
Pertanian Agribisnis
TAPANULI TENGAH Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Tapanuli Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran
Hukum dan Kriminal
MEDAN Legislator Partai Golkar di Sumatera Utara (Sumut) terjebak dalam medan tempur tiga dimensi ketergantungan komoditas warisan ko
Politik
TAPANULI SELATAN Duka menyelimuti warga Kampung Sedikit, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapse
Peristiwa
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatatkan capaian penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan dengan berhasil membentuk 100 Kope
Ekonomi
KULONPROGO Dua anggota Brimob dari Satuan Brimob Daerah (Satbrimobda) Baciro, Yogyakarta, menjadi korban penembakan senjata jenis air gu
Peristiwa
MEDAN Suasana meriah mewarnai gelaran Night Race 2025 yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Sabtu (31/5/2025)
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Santer berita kemunculan harimau sumatera di salah satu kebun warga Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpua
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya kewajiban pendaftaran dan pemutakhiran data bagi seluruh Peny
Sains & Teknologi
PADANG LAWAS Setelah pencarian selama tiga hari, Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Amas Muda Harahap (12), bocah lakil
Peristiwa
